KOTA MALANG – malangpagi.com
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengapresiasi langkah sejumlah sekolah yang menolak paket Makan Bergizi Gratis (MBG) karena diduga tidak layak konsumsi. Ia menilai tindakan tersebut menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab pihak sekolah terhadap kesehatan peserta didik.
“Menurut saya itu sudah sangat baik. Artinya, institusi pendidikan itu peduli terhadap apa yang diberikan kepada peserta didik. Saya berharap ini menjadi salah satu bentuk pengawasan,” ujar perempuan yang akrab disapa Mia, pada Jumat (10/10/2025).
Mia menjelaskan, program MBG merupakan inisiatif pemerintah pusat yang memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan asupan gizi siswa. Namun, ia menegaskan bahwa proses pelaksanaannya perlu diawasi bersama agar tidak menimbulkan masalah di lapangan.
“Program MBG ini tujuannya baik, seperti yang disampaikan Presiden. Tapi jangan sampai dalam pelaksanaannya ada hal yang tidak sesuai, karena yang akan jadi korban pasti peserta didik. Jadi, kita semua harus bergotong royong menjaga agar program ini berjalan dengan baik,” tegasnya.
Baca Juga :
Menurutnya, kejadian ditemukannya makanan yang basi di salah satu sekolah harus menjadi bahan evaluasi bersama antara pihak sekolah, penyedia makanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan dinas terkait.
“Ini kan bisa dicegah agar tidak sampai ada anak yang keracunan atau mengalami hal yang tidak diinginkan. Ke depan, kami akan mengevaluasi dan mencari tahu di mana letak masalahnya sampai bisa ada makanan yang basi,” jelasnya.
Terkait fungsi pengawasan dari DPRD, Mia menyebut pihaknya akan terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program MBG di lapangan. DPRD juga mendorong agar pemetaan SPPG dan distribusinya ke tiap sekolah dilakukan dengan lebih detail.
“Masukannya, karena program ini baik, ya harus dijaga bersama. Kami akan memantau, memetakan SPPG yang mendistribusikan ke sekolah mana saja. Sekolah pun harus memastikan makanan benar-benar layak sebelum dikonsumsi anak-anak,” tambahnya.
Ia juga mengungkapkan telah berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kota Malang untuk menelusuri penyebab munculnya makanan yang tak layak konsumsi tersebut.
“Saya sudah komunikasi dengan kepala dinas. Kami akan sama-sama mencari informasi, kenapa bisa terjadi hal seperti ini,” katanya.
Sebagai langkah lanjutan, DPRD Kota Malang berencana menginisiasi pertemuan antara pengelola SPPG dan dinas terkait guna membahas kendala serta mencari solusi bersama.
“Saya kira diskusi itu boleh dilakukan. Kami ingin bisa berkomunikasi langsung dengan teman-teman pengelola SPPG, supaya tahu kendala dan tantangannya seperti apa. Nanti mungkin akan ada koordinasi atau rapat bersama untuk membahas solusi terbaik,” tuturnya.
Mia berharap kejadian ini dapat menjadi pembelajaran bersama tanpa mengganggu keberlangsungan program MBG yang selama ini telah berjalan baik di Kota Malang.
“Alhamdulillah sampai saat ini di Kota Malang belum ada kasus serius, anak-anak juga baik-baik saja. Jadi mari kita jaga program ini agar tetap berjalan dengan baik dan aman,” pungkasnya. (Dik/YD)
