KOTA MALANG – malangpagi.com
DPRD Kota Malang menggelar Rapat Paripurna beragendakan Jawaban Wali kota atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2023, bertempat di Gedung DPRD Kota Malang, Senin (10/06/2024).
Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menjelaskan beberapa kendala terkait tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Dapat dijelaskan bahwa target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD merupakan proyeksi yang terukur, namun dalam pelaksanaannya banyak dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, ketaatan wajib pajak dan atau wajib retribusi serta belum adanya regulasi sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,” jelas Wahyu Hidayat.
Selanjutnya, mengenai permasalahan kemiskinan, dan pengangguran yang menjadi sorotan dalam Pandangan Umum Fraksi-fraksi, Wahyu Hidayat juga mengungkapkan bahwa penanganan kemiskinan di Kota Malang telah dilakukan berbagai upaya dan strategi
Baca Juga :
“Untuk permasalahan pengangguran terbuka, Pemkot Malang melakukan pendekatan kebijakan dalam rangka sinkronisasi upaya peningkatan IPM dengan penanganan pemanfaatan usia produktif dalam angkatan kerja melalui program peningkatan kompetensi, ketrampilan dan daya saing masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wahyu Hidayat juga menjelaskan terkait belanja Bantuan Sosial dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 56,82 persen dari target belanja daerah sebesar Rp 21.498.110.000 menjadi sebesar Rp 12.215.930.000.
“Faktor yang menyebabkan tidak terealisasinya belanja Bantuan Sosial secara optimaldapat dijelaskan bahwa realisasi penyerapan anggaran belanja bantuan sosial sebesar 56,82 persen dari target belanja disebabkan adanya sisa anggaran bantuan sosial yang berasal dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) yang diberikan kepada buruh pabrik rokok di wilayah Kota Malang tidak terserap secara penuh karena tidak memenuhi syarat bagi penerima yang tidak berdomisili di Kota Malang,” papar Wahyu.
Pj Wali Kota Malang juga menyebutkan bahwa realisasi bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2023 dari target 185 penerima, terealisasi 94,05 persen atau 174 penerima bantuan juga menjadi salah satu faktor tidak terealisasi target tersebut.
“Serta bantuan sosial untuk pemberian BPNTD kepada KPM Mandiri dan KPM disabilitas dan lansia hanya terserap sebesar Rp 4.044.300.000 atau 33,19 persen,” jelas Wahyu.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riyandiana Kartika mengatakan bahwa jawaban Wali kota masih bersifat normatif dan belum mengarah ke teknis yang diinginkan oleh para anggota.
“Hari ini sesuai dengan Badan Musyawarah (BANMUS) setelah jawaban Wali kota itu adalah hearing dengan komisi-komisi, lebih baik kita perdalam di komisi, karena setelah kita cek semua jawaban Wali kota masih bersifat normatif semua tidak mengarah ke tehnis yang diinginkan,” ucapnya.
Menanggapi jawaban Wali kota ada beberapa poin yang sama terhadap pandangan umum fraksi. Made pun menyoroti bahwa pertanyaan fraksi tidak harus dijawab yang sifatnya sama dan mengedepankan efisiensi waktu.
“Jawaban Wali kota itu tidak harus semua pertanyaan fraksi dijawab, tetapi kita melihat dibeberapa jawaban-jawaban Wali kota itu ada yang seperti di Dinas Sosial, yang untuk bantuan sosial untuk rakyat miskin itu sampai ada Sisa lebih Anggaran (Silpa) itu yang menjadi titik tekan sehingga Kadinsos betul-betul kita minta pertanggungjawaban terkait LKPJ Tahun Anggaran 2023,” pungkasnya. (YD)
