KOTA MALANG – malangpagi.com
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang parkir di Kota Malang terus dikebut. Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah soal tanggung jawab atas kehilangan kendaraan di titik parkir resmi.
Juru Bicara (Jubir) Panitia Khusus (Pansus) Perda Penyelenggaraan Perparkiran DPRD Kota Malang, Anas Muttaqin menegaskan, pengaturan terkait pertanggungjawaban kehilangan masih membutuhkan aturan turunan melalui Peraturan Wali Kota (Perwali).
Menurutnya, skema perlindungan melalui asuransi dinilai belum realistis untuk diterapkan dalam sistem parkir daerah.
“Kalau skemanya asuransi, di daerah lain pun sulit. Karena secara hitung-hitungan, parkir itu berbeda dengan sektor lain,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).
Baca Juga :
Sebagai alternatif, Anas menyebut pendekatan yang lebih memungkinkan adalah melalui goodwill atau tanggung jawab moral dan operasional dari pengelola parkir.
“Nantinya, aspek ini akan diperjelas dalam regulasi teknis di tingkat Perwali,” ucapnya.
Ia menekankan, tanggung jawab atas kehilangan kendaraan seharusnya melekat pada penyelenggara parkir, bukan pada juru parkir (jukir) maupun Pemerintah Kota (Pemkot) Malang secara langsung. Hal ini mengingat pengelola telah memperoleh manfaat dari retribusi yang dibayarkan masyarakat.
“Kalau ada kehilangan di titik parkir resmi, tentu tidak mungkin masyarakat menagih ke Pemkot. Harus jelas siapa pengelolanya, apakah mitra, pihak ketiga, atau dikelola langsung oleh dinas,” tegasnya.
Anas juga menjelaskan bahwa skema kerja sama pengelolaan parkir di Kota Malang cukup beragam. Oleh karena itu, mekanisme pertanggungjawaban akan disesuaikan dengan model kerja sama di masing-masing titik parkir.
Untuk lokasi parkir yang dikelola langsung oleh Dinas Perhubungan (Dishub), tanggung jawab otomatis berada pada instansi tersebut. Sementara untuk parkir yang dikelola mitra atau pihak ketiga, kewajiban tersebut berada pada penyelenggara atau mitra tersebut.
“Intinya harus ada jaminan. Masyarakat sudah parkir di titik resmi dan membayar retribusi, maka harus ada bentuk pelayanan berupa keamanan,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya standarisasi bagi mitra penyelenggara parkir. Mulai dari atribut petugas, rambu-rambu, standar pelayanan, hingga sistem pembayaran dan skema bagi hasil perlu diatur secara jelas.
“Sehingga, ke depannya tidak ada lagi dinamika di lapangan terkait persoalan karcis, parkir liar, dan lain sebagainya,” pungkasnya. (YD)
