KOTA MALANG – malangpagi.com
Dua Calon Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat dan Heri Cahyono hadiri kegiatan Islamic Business Exhibition 2024 yang digelar oleh Indonesian Islamic Business Forum (IIBF), bertempat di Malang Town Square (Matos), Rabu (6/11/2024).
Dalam kegitan tersebut, kedua Calon Wali Kota Malang tersebut berdialog terkait dinamika dan gagasan-gagasan mereka dalam membangun Kota Malang, terutama di sektor bisnis dan UMKM.
Secara garis besar, kedua calon pemimpin Kota Malang tersebut menyepakati bahwa UMKM harus didukung, dirawat, dan didampingi agar bertumbuh, bukan hanya sekedar didukung menjadi objek pemasukan daerah alias pajak daerah semata.
Ini tak lepas dari tumbuh kembang UMKM di Kota Malang yang sangat pesat, bahkan tembus di atas rata-rata nasional. Banyaknya kampus dan status kota wisata menjadi faktor utama tumbuhnya kreativitas pelaku UMKM di Kota Malang.
Baca Juga :
Humas Divisi Kebangsaan IIBF Kota Malang, Reza Adi Pratama menyampaikan bahwa sejauh ini gagasan para calon Wali Kota yang memang berlatar belakang pebisnis sangat baik. Mulai pembinaan, pendampingan hingga gerakan beli produk lokal.
”Saya pikir, mereka semua sama-sama support dan melindungi UMKM agar terus bertumbuh, tdak hanya menjadikan mereka sebagai alat pemasukan daerah saja. Value mereka terhadap UMKM sama,” ujar Reza.
Komitmen ini tentunya harus dikawal saat salah satu dari mereka terpilih. Salah satu dukungan yang bisa diberikan pemerintah adalah dengan cara mengkaji ulang penerapan pajak daerah 10 hingga 12 persen bagi pelaku usaha.
Reza menuturkan, bukan berarti pelaku UMKM tidak mau bayar pajak, melainkan pajak daerah ini memerlukan kajian berupa klasterisasi penerapan pajak bagi pelaku usaha sesuai kelas masing-masing.
”Kalau restoran dengan segmen menengah ke atas mungkin gak masalah. Tapi kalau yang menengah ke bawah, mau naikin harga Rp1.000 saja mikir-mikir, banyak pelanggan yang lari itu sudah banyak,” jelasnya.
Lebih lanjut, Reza menyebut, situasi-situasi bisnis seperti itu harusnya dimengerti oleh pemerintah. Karena, lanjutnya, aturan UU tidak serta-merta kemudian koheren dengan situasi bisnis di lapangan.
”Ini sebagai kritik juga agar pemerintah dan DPRD jangan galak-galak soal pajak daerah ini, apalagi untuk UMKM. Gak kebayang kan kalau mereka bangkrut, lapangan kerja jadi berkurang, ujung-ujungnya ngaruh juga ke perekonomian,” ujarnya.
Dirinya berharap, Wali Kota terpilih nanti merupakan sosok yang ramah dan peduli UMKM.
”Semoga Wali Kota terpilih nanti bisa melindungi UMKM, memberikan mereka ruang untuk terus bertumbuh dan berkomtribusi secara penuh terhadap perekonomian daerah tanpa diminta,” pungkasnya. (YD)
