KOTA MALANG – malangpagi.com
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya mengadakan Seminar Nasional dengan tema “Dialektika Membangun Bangsa – Semangat Lokalitas dalam Menjaga Pluralitas Bangsa Pasca Pemilu 2019” di Keraton Samudro, Kota Malang.
Kegiatan yang dipenuhi sekitar 60an orang dari berbagai elemen mahasiswa dihadiri oleh Karyono Wibowo (Direktur IPI & Pengamat Politik Nasional), Ki Djathi Kusumo (Budayawan Malang) & Arief Setiawan (Akademisi FISIP UB) sebagai pemateri.
Ketua DPK GMNI Hukum Brawijaya, Anak Agung Gde Ananta mengungkapkan bahwa pada konstestasi politik tahun 2019 ini sangat berpotensi menimbulkan perpecahan dan mengancam persatuan & kesatuan bangsa.
Pada pemateri pertama dengan pengetahuan budaya yang luas dan juga sebagai mantan politisi senior, Ki Djathi Kusumo menerangkan terkait nilai-nilai kearifan lokal yang perlu dijaga dan terus dilestarikan agar dapat meminimalisir konflik horizontal pada saat ini.
Baca Juga :
“Isu Politik Identitas yang seperti ini harus kita hadapi bersama, karena jika tidak akan dijadikan ‘role model’ dalam kontestasi politik elektoral di Indonesia” ujar Karyono Wibowo selaku pemateri, Minggu (14/4/2019).
Arief Setiawan yang juga hadir sebagai salah satu pemateri memiliki keresahan yang sama terhadap kondisi bangsa menjelang pemilu 2019. “Politik Identitas adalah suatu kewajaran di setiap kontestasi politik nasional. Politik identitas bisa membahayakan Indonesia saat ini, karena digunakan oleh politisi tertentu untuk menyerang lawannya. Sebagai kaum nasionalis yang peduli terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, kita tidak boleh tinggal diam melihat fenomena seperti itu,” ujar Dosen Fisip Brawijaya lulusan Moskow ini.
Acara kemudian dilanjutkan dengan makan siang bersama disertai penyerahan vandel oleh Perwakilan DPC GMNI Malang Raya, Ketua DPK GMNI Hukum Brawijaya & Redam Guruh Kris selaku Wakabid Politik GMNI Hukum Brawijaya.
Pada pesta demokrasi ini harapannya rakyat dapat menjaga keutuhan bangsa & berperan aktif dalam mengawal jalannya pemilu agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan konstitusi serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).
Reporter: Red
Editor : Tikno
