KOTA MALANG – malangpagi.com
Setelah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berlangsung, di beberapa daerah di Indonesia. Saat ini, Pileg dan Pilpres di depan mata. Kontestan pemilu menjadi lebih kreatif, video-video unik, program-program inovatif, meme komik deras tersebar di sosial media.
Ini dilakukan, bertujuan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat bahwa mereka mampu menyelesaikan permasalahan bangsa atau memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai dengan haluan (ideologi) yang diyakini.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pascasarjana se Indonesia (HMPI), Dyah Arum Sari, S.S, M.Pd, mengatakan, inilah yang dinamakan demokrasi digital.
Sedangkan, mereka menyadari bahwa media konvensional seperti koran atau radio tak lagi efektif untuk aktivitas elektoral guna menjangkau segmentasi massa.
Baca Juga :
Dijelaskan Dyah, dalam menghadapi fenomena berkembangnya digital literacy dan besarnya tantangan yang dihadapi, konsekwensinya masyarakat harus melek politik. Sangat penting kiranya pendidikan politik dilakukan secara berkelanjutan terutama untuk perempuan.
Perempuan dituntut untuk ikut berperan aktif dalam berbagai sektor termasuk di ranah politik baik sebagai kontestan ataupun pemilih,” terang dia, Rabu (5/9/2018).
“Terkait dengan hal itu, ada suatu fikrah yang perlu dibuktikan secara heuristis bahwa perilaku kontestan pemilu yang memiliki pemahaman rendah tentang pokitik akan menyebabkan rendahnya integritas pemilih, terutama pemilih perempuan,” imbuhnya
Karenanya, Dyah menekankan, negara harus mengalokasikan bantuan yang dikhususkan untuk pendidikan politik bagi perempuan agar menghapus asumsi bahwa laki-lakilah yang lebih layak berpolitik.
Dalam Workshop Peningkatan Keterwakilan Perempuan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI di Oria Hotel Jakarta Pusat pekan lalu, Dyah Arum Sari yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Agung Gerakan Mahasiswa dan Pemuda RI, pentingnya kesadaran perempuan untuk memperbaiki perspektif gender baik feminitas dan maskulinitas.
Pilkada Jawa Timur adalah salah satu contoh gelombang pasang keterpilihan perempuan yang tidak lepas dari kesadaran politik dikalangan pemilih perempuan untuk mempengaruhi kebijakan.
“Perempuan jangan apolitis,” tandas Dyah.
Ditegaskan olehnya, Pilkada Jawa Timur itu salah satu contoh implikasi kapasitas perempuan.
Dan selama ini, diyakininya bahwa mempengaruhi perempuan untuk memilih calon perempuan lebih efektif, tetapi semua lupa bahwa seharusnya memperbaiki perspektif gender kaum laki-laki juga sangat krusial, masih banyak perempuan dimasyarakat yang masih didominasi sudut pandang maskulinitas.
“Selama ada laki-laki semua beres, semua gampang. Ini adalah simplifikasi pemikiran yang keliru. Paradigma dependensi itu yang harus kita perbaiki,” tegas dia.
Mengenai keterwakilan perempuan, Dyah menuturkan bahwa affirmasi aktiv partai-partai politik di Indonesia yang diwajibkan memenuhi kuota perempuan sebanyak 30 persen turut berperan untuk meningkatkan representasi keterlibatan perempuan.
“Langkah ini bertujuan untuk mewujudkan amanat UUD 45 yang didalamnya tidak ada kata laki-laki atau perempuan melainkan seluruh rakyat, penduduk, warga negara yang intepretasinya adalah kesetaraan hak dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan,” pungkas Dyah.
Seperti diketahui, apolitis memiliki pengertian jika didifinisikan adalah tidak berminat pada politik atau tida bersifat politis.
Reporter : Darsono
Editor : Putut
