KAB. MALANG – malangpagi.com
DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang agar melakukan rekruitmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang akan bertugas pada Pemilihan Umum 2024 secara terbuka, profesional, dan transparan.
Ketua DPD KNPI Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok menyatakan bahwa pihaknya sebagai representasi gerakan kepemudaan, memiliki kepentingan terhadap proses demokrasi yang bersih. Hal itu sesuai dengan perundangan dan diatur sendiri oleh KPU, yang membuka dan menerima masukan dari masyarakat dalam proses seleksi PPK.
“Sebagai representasi unsur pemuda, saya mengingatkan ini secara terbuka. Karena ada masukan dari masyarakat yang menduga bahwa selama ini ada potensi nama-nama yang dititipkan secara tertutup kepada komisioner agar bisa lolos seleksi,” kata Zulham, Jumat (2/12/2022).
Zulham melanjutkan, tahapan rekruitmen calon anggota PPK KPU Kabupaten Malang yang telah dijalankan sejak 21 November lalu ternyata tidak banyak diketahui masyarakat luas. Hal tersebut mengindikasikan bahwa upaya KPU untuk mensosialisasikan tahapan rekruitmen PPK ini kurang maksimal.
Baca Juga :
“Jika proses pendaftaran hanya diketahui segelintir orang dan kroni-kroninya, maka potensi kecurangan akan meningkat. Karena nanti yang mendaftar ya itu itu saja,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Ketua Pemuda Tani Kabupaten Malang itu.
Zulham pun meminta KPU untuk semua pihak, termasuk Bawaslu dalam pengawasan rekruitmen, guna meninimalisir potensi nama-nama titipan yang selama ini dikeluarkan dalam bentuk rekomendasi oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggungjawab.
“Proses awal penyelenggaraan negara dimulai dari sini. Jika penyelenggaranya saja dipilih dan ditentukan secara tidak prosedural dan rentan kepentingan, bisa jadi hasilnya tidak maksimal dan lagi-lagi rakyat dirugikan,” pungkasnya.
Pada Jumat (2/12/2022), KPU telah merilis pengumuman nomor 457/PP.04.1-Pu/3507/2022, yang berisi daftar 648 nama calon anggota PPK yang telah lolos seleksi administratif.
Dalam dokumen yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Malang Anis Suhartini tersebut, diatur ketentuan bahwa masyarakat dapat menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap nama-nama calon anggota PPK, yang akan bertugas pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan ketentuan disertai identitas pengirim (KTP elektronik) dan bukti yang dapat
dipertanggungjawabkan. Kemudian diserahkan langsung ke kantor KPU Kabupaten Malang, Jalan Panji No. 119, Penarukan, Kepanjen, Kabupaten Malang, mulai 2 Desember hinggA 10 Desember 2022. (DK99/MAS)
