KOTA MALANG – malang pagi.com
Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Malang memberikan rekomendasi dan catatan strategis terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Ketua Pansus, Rahman Nurmala, mengatakan bahwa Ranperda tentang PBG secara materi memenuhi persyaratan. Namun ada beberapa rekomendasi penting yang menjadi catatan strategis Pansus, untuk dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Malang.
“Pemberlakuan Perda Retribusi PBG, nantinya harus mampu menjawab kesimpangsiuran masyarakat, terkait pengurusan Retribusi PBG melalui Sistem Manajemen Bangunan Gedung (SMBG). Harus ada kepastian aturan, memberikan kemudahan dan pengendalian, serta dapat menjadi sinyal positif bagi masyarakat dan dunia usaha,” ujar Ketua Pansus Retribusi PBG, Rahman Nurmala, dalam Rapat Paripurna beragendakan Penyampaian Laporan Pansus Ranperda Kota Malang tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Kota Malang, Kamis (9/6/2022).
Politisi Golkar itu menyebut, dipermudahnya pengurusan Retribusi PBG ini akan berkorelasi dengan kemudahan berinvestasi. Yang secara tidak langsung akan meningkatkan investasi Kota Malang.
Tetapi, dirinya juga mengakui bahwa terdapat perbedaan antara Izin Mendirikan Gedung (IMB) dan PBG. “Jika IMB hanya diperuntukkan untuk satu fungsi, tetapi PBG fungsinya lebih dari satu. Dari sisi alur pun PBG berbeda dengan IMB. Jika IMB manual, maka PBG berbasis pada aplikasi yang terintegrasi dengan pusat, karena menggunakan SIMBG,” papar Rahman.
Dengan perbedaan yang cukup signifikan ini, politisi senior dapil Sukun tersebut menyarankan, perlunya dilakukan sosialisasi mengenai pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
“Pemkot Malang melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP), hendaknya menyediakan unit Front Office guna memberikan pelayanan informasi setiap saat, dan juga menyediakan Sumber Daya Manusia yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas, meliputi tenaga sekretariat, tim profesi ahli, tim penilai teknis, pengawas, dan operator,” bebernya.
Rahman menegaskan, Perda Retribusi PBG merupakan semangat dari Undang-Undang Cipta Kerja dan didorong oleh perubahan regulasi. “Maka harus dilakukan percepatan, kemudahan, dan sosialisasi kepada pemilik gedung atau pemohon,” terangnya.
“Sesuai Surat Edaran Bersama Empat Menteri, Kota Malang masih belum memiliki Perda Retribusi PBG. Sehingga masih boleh memakai retribusi IMB sampai dengan dua tahun sejak tanggal diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022, yaitu 5 Januari 2024,” pungkas Rahman. (Har/MAS)
