KOTA MALANG – malangpagi.com
Secara berturut-turut, Pemerintah Kota Malang kembali menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 kalinya.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 tersebut diberikan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Karyadi dan diterima secara langsung oleh Pj. Walikota Malang, Wahyu Hidayat bersama Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, di Sidoarjo, Kamis (02/04/2024).
“Alhamdulillah, ini tahun ke tiga belas kita berturut-turut dalam mempertahankan predikat opini WTP. Tentu merupakan capaian yang membanggakan dan berkat kerja keras yang baik dari seluruh elemen di pemkot Malang dalam menyajikan laporan keuangan yang akuntabel serta transparan,” ujarnya.
Wahyu mengatakan predikat ini menjadi komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sehingga setiap APBD dan setiap rupiah betul-betul terasa manfaatnya oleh masyarakat.
Baca Juga :
Sejumlah indikator harus dipenuhi guna mempertahankan predikat tersebut. Seperti aspek kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). Predikat WTP sendiri diberikan oleh auditor BPK apabila laporan keuangan entitas yang diperiksa telah menyajikan data secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Wahyu juga mengapresiasi sinergi dari seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya.
“Saya ucapkan terima kasih dan ini merupakan apresiasi atas kinerja pengelolaan keuangan Pemkot bersama dengan DPRD, yang tentunya ke depan akan lebih mengeratkan barisan dalam membangun budaya pengelolaan keuangan yang semakin akuntabel dan transparan dalam penggunaan APBD, juga hal pendukung lainnya yang harus terus ditingkatkan,” terangnya.
Wahyu juga berterimakasih atas peran BPK yang senantiasa mendorong kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Terima kasih juga kepada jajaran BPK yang senantiasa membimbing disetiap tahapannya dan kepada kami pemerintah daerah untuk dapat bekerja lebih baik lagi sehingga terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang transparan serta akuntabel,” pungkasnya. (YD)
