KOTA MALANG – malangpagi.com
Persentase pengangguran terdidik di Kota Malang masih menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Kota (Pemkot). Berdasarkan data terbaru, presentase pengangguran terdidik menembus 7,3 persen, yang menunjukkan belum optimalnya serapan lulusan perguruan tinggi oleh dunia kerja.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menjelaskan, salah satu penyebab tingginya angka pengangguran terdidik adalah ketidakseimbangan antara jumlah lulusan dengan ketersediaan lapangan kerja.
“Kami menggencarkan job fair untuk menjangkau para pencari kerja terdidik. Karena wajar, Kota Malang dikenal sebagai kota pendidikan. Namun antara jumlah lulusan dan ketersediaan lapangan kerja memang belum seimbang,” ujarnya, Jumat (31/10/2025).
Menurut Wahyu, fenomena serupa juga terjadi di berbagai kota pendidikan lain di Indonesia. Meski begitu, ia menyebut angka pengangguran terbuka di Kota Malang menunjukkan tren positif, dengan penurunan dari 6,1 persen menjadi 5,8 persen.
Baca Juga :
“Kalau pengangguran terbuka turun dari 6,1 persen menjadi 5,8 persen,” jelasnya.
Kendati demikian, Wahyu menyoroti bahwa angka pengangguran terdidik belum banyak berubah. Oleh karena itu, pihaknya menekankan pentingnya program link and match untuk memperkuat keterhubungan antara dunia pendidikan dan industri.
“Kita perlu memperkuat program link and match agar kesenjangan horizontal dan vertikal bisa diminimalisir,” tegasnya.
Selain itu, Wahyu juga menyinggung adanya perubahan tren minat kerja di kalangan terdidik, di mana banyak lulusan perguruan tinggi kini beralih ke sektor informal seperti content creator atau pekerja digital.
“Sekarang banyak yang berpendidikan tinggi tapi memilih jadi content creator atau pekerjaan serupa. Itu tetap termasuk pekerjaan, hanya saja di sektor informal,” tuturnya.
Untuk menekan angka pengangguran, Pemkot Malang menggelar Ngalam Idrek Job Fair sebagai wadah mempertemukan pencari kerja dan perusahaan. Melalui kegiatan ini, pemerintah menargetkan tingkat pengangguran di bawah 6 persen, sejalan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Kalau di RPJMD, targetnya memang harus di bawah 6 persen. Itu yang terus kita upayakan selama periode kepemimpinan saya,” pungkas Wahyu. (YD)
