KOTA MALANG – malangpagi.com
Aksi damai kembali digelar komunitas yang menamakan diri mereka Masyarakat Kota Malang, sebagai bentuk protes menentang kebijakan Pemerintah Kota Malang terkait dicetuskannya istilah ‘Malang Halal’.
Protes tersebut ditorehkan di atas spanduk bertuliskan “Malang Kota Pancasila, Halal Untuk Semua Agama” dan “Malang Kota Toleransi Milik Semua Rakyat”.
Spanduk-spanduk tersebut sengaja dipasang kembali di pagar gedung DPRD Kota Malang, yang berlokasi di Jalan Tugu Nomor 1A Kota Malang, Senin (21/2/2022).
“Kami melakukan aksi damai di sini. Kami tidak melakukan aksi anarkis. Mohon didengar oleh Pemkot Malang. Kami tidak setuju ada poin ‘Malang Halal’ di RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Malang. Malang itu untuk semuanya, bukan untuk sebagian orang,” seru Kenjo Aju Wulandari penuh ketidakpuasan, dalam orasinya memprotes kebijakan Pemkot Malang.
Baca Juga :
Perempuan ayu tersebut mengaku kesal. Dirinya merasa warga Kota Malang telah dikotak-kotakkan dan dipilah-pilah melalui pernyataan ‘Malang Halal’ yang dilontarkan Walikota.
Menurut Kenjo, apa yang halal untuk satu golongan masyarakat belum tentu halal untuk masyarakat lainnya. “Konsep Malang Halal di RPJMD itu tidak masuk akal. Tidak sesuai logika. Kami harap itu ditiadakan,” tegasnya.
“Wisatawan yang masuk hotel, sudah ada kok kiblatnya. Pengin makan makanan yang halal, pasti akan ada informasi untuk itu. Makanan halal gampang diperoleh. Jadi jangan dipilah-pilah, jangan dikotak-kotakkan. Malang sudah kondusif, kenapa dibuat seperti itu?,” protesnya.
Pernyataan selaras digaungkan koordinator lapangan aksi, Heru. Dirinya menolak adanya istilah ‘Malang Halal City’ ataupun ‘Malang Halal’. “Yang kami permasalahkan adalah pernyataan Walikota Malang yang ingin mewujudkan Malang Kota Halal. Ketika kita berbicara Malang Halal City dan Malang Halal, itu berbeda diksi. Dan ini yang mempengaruhi psikologis masyarakat Kota Malang,” ujarnya.
Pihaknya menyayangkan sikap Pemkot Malang yang tidak mau mendengar aspirasi masyarakat. “Seharusnya kami diajak ngobrol, diajak bicara. Karena kami juga bagian dari masyarakat Kota Malang,” tukas Heru.
Ditemui di tempat yang sama, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika mengatakan pemasangan spanduk dari masyarakat Kota Malang ini merupakan bentuk aspirasi. “Ini bagian dari keinginan masyarakat, yang kemudian kami tindakalanjuti sebagai suatu aspirasi,” tutur politisi asal Bali itu.
“Tidak dipungkiri, akhir-akhir ini kita memang disuguhi sebuah pernyataan yang memantik reaksi luar biasa dari masyarakat. Meskipun sudah diklarifikasi oleh pihak Pemkot Malang, namun hal itu tetap memunculkan ketidakpuasan masyarakat,” terang Made.
Dirinya mengimbau polemik ini harus segera diakhiri, dengan tetap mengimplementasikan mengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. “Satu hal final yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa Malang adalah Kota Toleran, Malang adalah Kota Pancasila. Ayo semua itu kita implementasikan dan kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari,” tutur Made.
Terkait tindakan pencopotan spanduk bernada sama yang diturunkan tanpa pemberitahuan, Made meminta Pemkot Malang melalui Satpol PP untuk tidak menurunkan spanduk, seperti beberapa hari lalu.
“Saya mengimbau kepada Satpol PP, saya selaku Ketua DPRD Kota Malang mengizinkan pemasangan spanduk ini. Jadi tolong jangan dilepas. Jika spanduk ini memang menyalahi aturan, nanti koordinasi dengan saya,” tegas Made.
Di sisi lain, dirinya memandang aksi damai yang diinisiasi masyarakat Kota Malang tersebut merupakan sebuah bentuk miskomunikasi. “Halal hukumnya wajib bagi agama tertentu. Tentu saja jika menjadi Halal City sudah terlalu global. Jadi menurut saya ini harus disudahi,” ucapnya.
Namun Ia pun mengakui terkait Wisata Halal yang tertuang dalam RPJMD memang disetujui pleh DPRD. Pasalnya, jika tidak disahkan oleh DPRD, menurut Made pembangunan Kota Malang akan terhambat.
“Jadi menurut saya, ini harus disudahi. Kehidupan bertoleransi adalah harga mati. Kehidupan ber-Pancasila adalah harga mati. Kita menjaga keyakinan diri masing-masing, namun harus tetap berbuat baik kepada semua manusia,” tandasnya. (Har/MAS)
