KOTA MALANG, Malangpagi.com
Sejak ditetapkannya kawasan zona merah ke dua kota di Jawa Timur, Kota Malang memberlakukan pembatasan sosial yaitu dengan mengurangi jam aktifitas hanya sampai pukul 20.00 WIB, menunda seluruh kegiatan masal, menutup sejumlah tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan hingga pemberlakuan WFH. Tindakan Pemkot Malang ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi meluasnya penyebaran covid-19.
Situasi kondisi demikian sangat berdampak bagi masyarakat miskin Kota Malang yang menggantungkan hidup dengan mengais penghasilan sehari-hari dari luar rumah seperti Pemulung, buruh serabutan, sampai dengan tukang parkir. Seperti halnya yang lain pasukan pengumpul sampah turut terimbas,Padahal mereka salah satu ujung tombak penjaga kebersihan kota yang selama ini berpenghasilan kisaran Rp 500 hingga 700 ribuan setiap bulannya.
Merespon kondisi ini, para relawan yang tergabung dalam relawan Seknas Jokowi Kota Malang tergerak untuk turun langsung melakukan pendataan ke wilayah kumuh dan warga miskin kota terdampak di Kota Malang.
Didek kordinator Seknas Jokowi Kota Malang mengatakan, pihaknya tergerak dengan memperhatikan kondisi mereka agar hak-haknya diperhatikan oleh pemerintah dan ada kepastian bantuan itu sampai pada mereka yang berhak.
Baca Juga :
“Apa yang kami kerjakan untuk ikut mendata warga yang termiskin dan termarginal ini, Bertujuan berpartisipasi ikut serta membantu pemerintah agar program bantuan sosial yang dijanjikan pemerintah pusat,provinsi dan kota betul betul sampai pada warga yang berhak,“ ungkapnya kepada Malangpagi.com, Jumat pagi, 17 April 2020.
Selama berlangsungnya pendataan, para relawan menemukan kondisi lapangan yg cukup menyedihkan seperti warga yang tidak memiliki KTP, KSK atau identitas administratife lainnya. Sangat disayangkan, ketika kota besar kedua Jawa Timur ini identik dengan kota pelajar, realitas menjawab masih ada sebagian masyarakat termarginalkan kurangnya akses untuk hak-hak mereka, tidak mendapat info sosialisasi atau tindakan prefentip dari pemerintah setempat dimana dalam kondisi saat ini dengan wabah korona yang merupakan bencana nasional bahkan dunia.
“Data kita bisa dipastikan valid alias sesuai dengan sebenarnya. Karena kita benar-benar turun langsung ke lapangan memastikan kebenarannya, melihat tempat tinggalnya dan kondisi lingkungannya. Kepada pemerintah, mari kita lakukan cross check bersama. Kita cocokan kevaliditasnya data yang dimiliki pemerintah dengan data realitas yang kami jumpai langsung di basis basis warga ini,” tutupnya.
Reporter: Doni
Editor: Ana
