KOTA MALANG – malangpagi.com
Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Petrokimia Gresik menyelenggarakan Ujian Kompetensi Sekolah (UKS) pada 2–5 November 2021, bertempat di SMK Putra Indonesia Malang, Jalan Barito No. 5 Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.
Manajer LPK Petrokimia Gresik, Wahyu Andono menyampaikan bahwa peserta yang mengikuti uji kompetensi di SMK PIM adalah siswa kelas 12. Mereka akan diuji sesuai kompetensi, dan nantinya ketika lulus akan mendapat sertifikat.
“Kompetensi mengacu skema KKNI (Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia), atau kompetensi yang ada di Industri. Jadi di Indonesia sendiri mengacu ke KKNI mulai level 2 hingga level 9. Level 2 untuk SMK, sedangkan level 3 SMK empat tahun [D1] dan seterusnya. Terakhir, level 5 untuk S1,” jelas Wahyu, Jumat (5/11/2021).
Kegiatan tersebut, menurut Wahyu, sebenarnya sudah dilakukan LPK Petrokimia Gresik sejak beberapa bulan lalu, dan puncaknya di awal November ini. Ujian kompetensi dibagi dalam dua skema, yaitu water treatment dan uji analisis air.
Baca Juga :
“Water treatment sendiri sangat diperlukan di perusahaan. Karena air akan diproses melalui penyaringan. Sedangkan untuk analisis air, artinya airnya akan diuji,” bebernya.
“Peserta di SMK PIM sendiri ada tiga gelombang. Setiap gelombang terdiri dari 20 peserta. Saat ini yang sudah melalui proses penilaian adalah gelombang satu sebanyak 20 orang. Penilaian sendiri sudah berlangsung sejak 2–5 November, bahkan hasilnya sudah diumumkan,” papar Wahyu.
Dirinya menjabarkan, perindustrian sudah mensyaratkan bahwa semua karyawan perusahaan harusmemiliki sertifikat kompetensi yang sesuai SKNI (Standar Kompetensi Nasional Indonesia). Jika nantinya perusahaan belum mensertifikasi karyawannya, maka yang bersangkutan akan mendapat peringatan. Kalau masih abai, akan berujung penutupan perusahaan.
“Siswa-siswi penting memiliki sertifikat kompetensi, karena akan lebih mudah untuk melamar ke sebuah perusahaan. Selain itu, perusahaan juga akan juga lebih dalam hal penggajian,” ungkapnya.
Menurut Wahyu, hal ini sesuai Inpres No. 9 Tahun 2016, agar ke depannya SMK dapat terhubung dengan dunia industri. “Namun hingga detik ini perusahaan yang mempunyai lembaga sertifikasi masih sedikit,” ucapnya.
Pihaknya mengakui bahwa kendala yang dihadapi saat ini adalah terkait biaya. Karena pemerintah sendiri sedang fokus dalam penanganan pandemi Covid-19.
“Kemarin kami mendapat informasi, bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Industri akan menyediakan dana lewat program fokasi, yang lebih menonjolkan praktik daripada teori,” ungkap Wahyu.
“Harapannya, kita akan mampu mencetak generasi muda yang sedikit ngomong tapi banyak kerja,” tutupnya. (DK99/MAS)
