KOTA MALANG – malangpagi.com
Keenam fraksi di lembaga legislatif memberikan pandangan umum terhadap Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2022, berupa catatan strategis, masukan, saran, kritik, dan pertanyaan, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna beragendakan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2022, Senin (5/9/2022).
Fraksi Partai PDI Perjuangan, yang diwakili Nurul Setyowati, menyampaikan bahwa fraksinya memerlukan penjelasannya dari Pemkot Malang, terkait turunnya pendapatan APBD Kota Malang sebesar Rp19.572.781.942 dari anggaran sebelumnya. “Hal ini tentunya sangat mempengaruhi berbagai sektor yang membutuhkan penguatan dari basis ekonomi. Apalagi adanya kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak) akan mempengaruhi daya beli masyarakat,” tukasnya.
Politisi dapil Lowokwaru tersebut juga memberikan catatan pada realisasi pendapatan daerah pada Juli yang sangat rendah, yakni sebesar 48,57 persen. “Belanja Tidak Terduga (BTT) pun turun sebesar 56 persen, atau sebanyak Rp47.812.797.033. Maka dari itu, diperlukan pembicaraan khusus, karena kondisi ekonomi kita masih sangat unstable. Terutama pasca kenaikan BBM,” ujar Nurul.
Masukan serupa disampaikan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), berupa saran guna menyiasati dampak kenaikan BBM dengan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat miskin yang tidak tercover bantuan pemerintah. Selain itu, Fraksi PKB juga meminta tanggapan Pemkot Malang mengenai BTT yang turun signifikan.
Baca Juga :
Lebih lanjut, Fraksi Gerindra yang diwakili Lelly Thresiyawati mengatakan, dengan turunnya Pendapatan Asli Daerah secara tidak langsung akan mempengaruhi rasio kemandirian keuangan daerah. “Untuk itu Pemkot perlu mengambil langkah-langkah yang dapat menaikkan rasio kemandirian keuangan daerah, sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005,” terangnya.
Pihaknya juga menyoroti kemacetan luar biasa yang terjadi di sekitar exit tol Madyopuro karena adanya penyempitan jalan. “Penyempitan ini karena adanya bangunan tempat cuci mobil, yang hingga sekarang belum jelas penyelesaian hukumnya. Mohon penjelasan bagaimana Pemkot Malang menyelesaikan kasus ini?,” tutur Lelly.
Berikutnya Fraksi Damai Demokrasi Indonesia memandang rendahnya serapan belanja hingga pertengahan 2022, yang menunjukkan lemahnya perencanaan dan kinerja Pemkot Malang. “Fraksi Damai Demokrasi khawatir ada SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) akan melambung pada tahun ini. Langkah apa yang akan ditempuh Pemkot Malang dalam optimalisasi realisasi belanja daerah?,” seru Wiwik Sulaiha.
Fraksi Partai Golongan Karya turut mempertanyakan pengalokasian belanja modal, dan korelasinya dengan pertumbuhan perekonomian daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, fraksi partai pohon beringin itu juga mempertanyakan komitmen Pemkot Malang, dalam memberikan perhatian dan keberpihakan terhadap keberadaan ekonomi kreatif, serta IKM dan UMKM.
Terakhir, pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang disampaikan Rokhmad, memandang realisasi PAD hingga akhir Juli 2022 baru tercapai 44 persen atau setara Rp331.000.000.000, akan menjadi permasalahan jika tidak bisa mencapai target sampai akhir tahun 2022. “Strategi apa yang akan dilakukan dalam meningkatkan pajak daerah, dan bagaimana sinergi dan kolaborasi antarlini yang dibangun untuk meningkatkan PAD?,” tanyanya.
Menanggapi pandangan umum dan sorotan dari keenam fraksi, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika menegaskan bahwa pada intinya pihaknya akan merombak. “Tidak banyak proyek besar. Lebih baik kita alihkan untuk pengaman dampak domino kenaikan BBM,” tegasnya.
Sebagai Ketua Badan Anggaran, dirinya mewajibkan Pemkot Malang untuk menyiapkan anggaran khusus yang sifatnya insidental. “Entah itu disebut BTT sesuai aturannya, yang penting ada untuk jaring pengaman sosial dampak domino kenaikan harga BBM,” lanjut Made.
“Terkait lain-lain, kami tunggu jawaban Walikota Rabu (7/9/2022). Setelah itu kami hearing dan ambil sikap, saat pertemuan Banggar dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) tentang kontruksi anggaran itikad perubahan,” jelas politisi asal Bali itu.
Sementara itu, Walikota Malang Sutiaji mengatakan bahwa masalah kemacetan dan lain-lain sudah dijawab, dan menurutnya pandangan fraksi bersifat normatif.
Saat disinggung terkait kenaikan BBM, Sutiaji menyampaikan bahwa akan ada kucuran bantuan dari pusat yang akan diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). “Untuk sasaran KPM ini datanya semua dari pusat, dengan mengacu DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial),” tandasnya. (Har/MAS)
