KOTA BATU – malangpagi.com
Ruas jalan di Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu yang menjadi jalur alternatif penghubung melewati kawasan Jurang Susuh, telah diidentifikasi sebagai zona berpotensi tinggi terjadi kecelakaan.
Tingginya angka kecelakaan di wilayah tersebut terkait karakteristik jalanan yang berada di cekungan, memiliki kemiringan curam, dan bersandingan oleh jurang. Kondisi tersebut meningkatkan risiko terjadinya rem blong yang sering berdampak fatal, hingga menimbulkan korban jiwa.
Mengantisipasi hal itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Batu, Alfi Nurhidayat mengusulkan solusi pembangunan flyover. “Saya melihat fakta bahwa Jurang Susuh merupakan jalur utama bagi kendaraan berat yang memasuki Kota Batu,” kata Alfi kepada Malang Pagi, Selasa (12/12/2023).
Dirinya mengungkapkan, usulan tersebut telah diajukan sebagai bagian dari rumusan APBD 2024, sebagai komitmen dalam meningkatkan infrastruktur dan fasilitas jaringan jalan. “Meskipun kemungkinan tidak dapat direalisasikan dalam waktu dekat, saya merencanakan penyertakan usulan ini dalam P-APBD 2024 atau APBD 2025,” terangnya.
Baca Juga :
Menurut Alfi, pembangunan flyover berdasarkan pemetaan yang telah dilakukan oleh Dishub Kota Batu, di mana menunjukkan tingginya angka kecelakaan tunggal di kawasan Jurang Susuh. “Selain itu, Jurang Susuh dianggap kekurangan fasilitas jalan, seperti rambu jalan, marka jalan, papan petunjuk imbauan, running light, dan guard rail,” beber Alfi.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Batu, Nurrochman, memberikan dukungan terhadap rencana pembangunan flyover di kawasan Jurang Susuh–Desa Giripurno, yang memiliki peran sebagai batas antara Kota Batu dan Kabupaten Malang. “Dukungan ini disampaikan dengan mempertimbangkan tingginya arus kendaraan di jalan penghubung menuju Kota Batu, yang juga seringkali padat,” sebutnya.
Selain itu, Nurrochman berpendapat bahwa pembangunan flyover diharapkan dapat mengurangi potensi kecelakaan. “Usulan tersebut dari DPUPR Kota Batu telah menjadi program prioritas dan akan dimasukkan dalam perencanaan tahun 2024,” ujar politisi PKB itu. “Jika dalam perencanaan awal tidak memungkinkan, rencana tersebut akan diajukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” imbuhnya.
Dengan alasan kebutuhan anggaran yang cukup besar, Nurrochman berharap Pemprov Jatim dapat membantu dalam pembiayaan usulan tersebut. “Saya menegaskan bahwa Pemkot Batu harus berkomunikasi secara intensif dengan Pemkab Malang, mengingat jalur tersebut merupakan bagian dari wilayah Kota Batu dan Kabupaten Malang,” pungkas Nurrochman. (MK/MAS)
