KOTA MALANG – malangpagi.com
Angka kemiskinan di Kota Malang mencapai titik terendah dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, Umar Sjaifudin dalam Rilis Berita Resmi Statistik (BRS) di Kantor BPS Kota Malang, Kamis (1/8/2024).
Dalam Rilis BRS, Umar menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Malang turun dari 37,78 ribu jiwa pada Maret 2023 menjadi 34,84 ribu jiwa pada Maret 2024.
Hal ini menjadikan angka kemiskinan di Kota Malang turun sebesar 0,35 persen dari 4,26 persen pada periode tahun 2023, menjadi 3,91 persen pada periode 2024.
“Angka ini menjadikan Kota Malang sebagai kota dengan angka kemiskinan terendah kedua di Jawa Timur,” ujar Umar.
Baca Juga :
Umar menjelaskan, beberapa faktor pendorong menurunnya angka kemiskinan di Kota Malang diantaranya, tersusunnya basis data melalui aplikasi Pendataan Kesejahteraan Sosial Kota Malang (PDKTSAM) yang menghasilkan data by name by address dan by need, intervensi kemiskinan yang lebih tepat sasaran dengan adanya basis data hasil PDKTSAM, serta keberhasilan pengendalian harga komoditas pemicu terjadinya inflasi.
“Keberpihakan Pemerintah Kota Malang terhadap penggunaan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal serta pelaku ekonomi kreatif dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah juga berpengaruh terhadap menurunnya angka kemiskinan ini,” terang Umar.
Lebih lanjut, Umar mengatakan persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dijelaskannya, dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.
“Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Malang tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Hal ini bisa diartikan bahwa kualitas kesejahteraan penduduk di Kota Malang sudah lebih baik,” paparnya.
Terpisah, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengapresiasi dan bersyukur atas pencapaian ini. Dirinya mengatakan bahwa Kota Malang pada periode Juli 2024 ini mengalami deflasi sebesar -0,01 persen di angka 1,83 persen untuk inflasi year on year. Angka ini jelasnya masuk dalam range inflasi yang ditetapkan nasional yaitu 2,5 persen (plus minus satu).
Meski terhitung aman, Wahyu mengingatkan semua pihak untuk tetap waspada pada gejolak harga beberapa komoditas yang bisa mempengaruhi laju inflasi di Kota Malang.
“Tentu kita harus tetap waspada, sebab dalam Rakornas TPID hari Senin lalu disebutkan beberapa komoditas seperti minyak goreng, beras dan cabai rawit mengalami kenaikan harga,” jelasnya.
Wahyu menegaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan beberapa upaya mengantisipasi gejolak harga, terutama untuk komoditas cabai rawit.
“Ada beberapa langkah yang diambil, diantaranya dengan melakukan penandatanganan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) yang dilakukan dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Selain itu, rencana strategis lain yang dilakukan adalah melakukan pemantauan harga-harga komoditas di pasar-pasar oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah Kota Malang,” tandasnya. (YD)
