KAB. MALANG – malangpagi.com
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (TKPR) melakukan inspeksi langsung ke lokasi Perumahan Grand Mutiara Kedungrejo, Kabupaten Malang, terkait dengan adanya laporan dugaan penyimpangan yang merugikan konsumen.
Langkah cepat ini merupakan arahan langsung dari Menteri PKP, Maruarar Sirait yang menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam memastikan perlindungan terhadap konsumen perumahan, baik yang bersifat subsidi maupun komersial.
Dipimpin langsung oleh Direktur Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi (PRPK), Brigjen Pol Budi Satria Wiguna, tim menyusuri area proyek yang dibangun sejak tahun 2021 tersebut.
Berdasarkan temuan di lapangan, Brigjen Pol Budi mengatakan, banyak unit rumah dalam kondisi mangkrak dengan progres pembangunan hanya mencapai 50 hingga 80 persen, bahkan sebagian lainnya masih berupa lahan kosong. Dijelaskannya, sejumlah rumah komersial yang telah dibayar lunas oleh konsumen juga belum dibangun.
Baca Juga :
“Berdasarkan data BTN Cabang Malang, terdapat 57 unit rumah yang telah akad kredit, terdiri dari 50 unit subsidi dan 7 unit komersial. Namun, para konsumen hingga kini belum mendapatkan haknya, meskipun telah menunaikan kewajiban pembayaran hingga ratusan juta rupiah,” ujar Brigjen Pol Budi.
Ia menyebut, dugaan pelanggaran serius muncul dari fakta bahwa pengembang, PT Anugrah Rizqy Al-Hisyam tidak memenuhi kewajiban membangun serta menyerahkan rumah sesuai jadwal yang tertuang dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).
“Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai wanprestasi sesuai Pasal 1239 KUHPerdata, bahkan mengarah pada pelanggaran pidana menurut Pasal 151 UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan ancaman denda hingga Rp5 miliar serta kewajiban membangun ulang sesuai standar,” terangnya.
Tak hanya itu, Brigjen Pol Budi menjelaskan bahwa berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengembang juga dianggap melanggar kewajiban transparansi dan komunikasi yang layak kepada konsumen.
“Sejak 2024, pengembang tidak memberikan penjelasan mengenai progres pembangunan, sebuah pelanggaran yang membuka peluang tuntutan ganti rugi oleh konsumen, termasuk ancaman pidana hingga lima tahun penjara dan denda maksimal Rp2 miliar,” terangnya.
Atas laporan warga, Brigjen Pol Budi Satria Wiguna beserta tim turut memfasilitasi penyampaian pengaduan resmi ke Polres Malang. Aparat kepolisian pun menunjukkan respons cepat dan komitmen dalam menindaklanjuti aduan masyarakat untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan.
“Penindakan tegas ini diharapkan menjadi pembelajaran bagi para pelaku pembangunan agar tidak lagi menyalahgunakan program perumahan rakyat. Kami akan terus mengawal hingga konsumen mendapatkan hak-haknya,” pungkasnya.
