
KOTA MALANG – malangpagi.com
Puluhan aktivis lingkungan dari Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton) menggelar aksi damai menolak penggunaan plastik sekali pakai di depan Balai Kota Malang, Rabu (13/8/2025).
Aksi tersebut disertai orasi dan pembentangan spanduk berisi tuntutan agar Pemerintah Kota (Pemkot) Malang segera membuat regulasi pembatasan plastik sekali pakai.
Perwakilan Ecoton, Alaika Rahmatullah, mengungkapkan hasil penelitian terbaru yang mereka lakukan terhadap masyarakat rentan, termasuk ibu hamil dan warga di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Temuan tersebut cukup mengkhawatirkan, karena mikroplastik terdeteksi di plasenta, cairan ketuban, bahkan organ tubuh bayi.
“Dalam satu sampel cairan ketuban, ditemukan sekitar 15 partikel mikroplastik. Bayi justru lebih rentan terpapar dibanding orang dewasa. Mikroplastik kami temukan di usus, ginjal, dan paru-paru,” ujarnya.
Menurut Alaika, penelitian udara di Kota Malang menunjukkan adanya 50 partikel mikroplastik yang terhirup manusia hanya dalam waktu dua jam. Paparan ini berpotensi memicu penyakit kanker, gangguan sistem hormon, hingga melemahkan imun tubuh.
Ia menerangkan, sumber utama pencemaran mikroplastik di Malang berasal dari sampah plastik yang dibuang sembarangan ke Sungai Brantas. Dari penelitian Ecoton, terdapat sekitar 40 titik timbunan sampah di bantaran sungai, yang 70 persen di antaranya adalah plastik. Sampah ini kemudian terakumulasi di Bendungan Sengguruh, Kabupaten Malang.
“Solusinya jelas, pemerintah harus membuat peraturan pembatasan plastik sekali pakai. Kalau ada regulasi, masyarakat akan terdorong beralih ke wadah guna ulang, tumbler, atau kemasan zero waste,” tegasnya.
Alaika juga menyoroti fenomena menstruasi dini pada anak usia SD yang ia duga berkaitan dengan paparan bahan kimia dari plastik sekali pakai.
“Sekarang kelas 4 SD sudah ada yang menstruasi. Dulu belum pernah terjadi. Ini bukti plastik memengaruhi sistem hormonal,” jelasnya.
Lebih lanjut, Alaika menyebut, Ecoton sendiri telah melakukan audiensi dengan DPRD Kota Malang. Mereka dijadwalkan bertemu Komisi C DPRD untuk membahas penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pembatasan plastik sekali pakai.
“Beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, ITN, dan UIN Malang ikut dilibatkan dalam kajian ini. Targetnya, Ranperda pembatasan plastik sekali pakai selesai tahun ini, tepatnya bulan Agustus,” pungkasnya. (YD)














