KOTA MALANG – malangpagi.com
Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu menyampaikan enam tuntutan dan satu seruan umum yang ditujukan kepada pemerintah, di depan Balai Kota Malang, pada Rabu (28/10/2026).
Tuntutan tersebut mencakup penetapan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kesejahteraan pekerja, hingga evaluasi sejumlah program pemerintah.
Pimpinan kolektif Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu, Ardan mengatakan, tuntutan tersebut merupakan respons atas berbagai persoalan yang dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan rakyat.
“Untuk tuntutannya, kurang lebih tadi sudah tersampaikan ada sekitar enam tuntutan dan juga satu seruan,” ujar Ardan.
Baca Juga :
Tuntutan pertama, aliansi mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, memulihkan hak-hak korban, serta menindak korporasi besar yang diduga menjadi penyebab kebakaran hutan.
Kedua, mereka meminta pemerintah menurunkan harga bahan pokok, pajak, serta biaya pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah didesak memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Ketiga, aliansi menuntut penyediaan lapangan kerja yang layak dan berkualitas, peningkatan upah pekerja, serta penghapusan sistem kerja kontrak dan alih daya atau outsourcing.
Pada tuntutan keempat, mereka meminta pemerintah menyediakan akses tanah, modal, dan teknologi bagi petani, nelayan, serta masyarakat miskin perkotaan. Aliansi juga menyerukan penghentian praktik penjarahan anggaran negara.
Selanjutnya yang kelima, mereka mendesak evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembubaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Tuntutan keenam, aliansi meminta militer dikembalikan ke barak, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat diadili, serta Batalyon Teritorial Pembangunan (YonTP) dibubarkan.
Selain menyampaikan tuntutan, Ardan menegaskan pentingnya membangun kekuatan politik rakyat sebagai upaya menghadapi berbagai persoalan yang dinilai belum terselesaikan oleh pemerintah.
“Karena kita sudah susah berharap kepada rezim yang berkuasa hari ini, kami dari Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk membangun satu kekuatan politik dan membangun komite perlawanan rakyat di berbagai kota dan daerah,” tegasnya.
Menurut Ardan, pembentukan komite perlawanan tersebut diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperjuangkan kesejahteraan sekaligus melawan berbagai bentuk penindasan.
Ia menekankan, konsolidasi gerakan rakyat perlu diperkuat agar masyarakat dapat bersama-sama memperjuangkan hak dan kepentingannya.
“Tujuannya untuk merebut kesejahteraan dan melawan penindasan dari rezim ini,” pungkasnya (YD)
