KOTA MALANG – malangpagi.com
Di saat partai-partai lain berkoalisi dan telah mengusung calon Presiden, PDI Perjuangan hingga kini masih belum menentukan Capresnya. Menurut Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah, ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan.
“Dan tentu saja pertimbangan Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri, selaku pemegang mandataris Kongres PDI Perjuangan yang diberikan hak prerogatif untuk menentukan calon Presiden,” ungkap Ahmad Basarah, saat bersilaturahmi bersama awak media di Rumah Dinas Ketua DPRD Kota Malang, Jalan Kawi No. 28 Kota Malang, Selasa (18/4/2023).
“Salah satu pertimbangan utamanya adalah Ibu Mega tidak menginginkan Pemilu Presiden dimulai lebih cepat dari yang seharusnya,” sambung anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI dari dapil Malang Raya itu.
Menurutnya, jika PDI Perjuangan menentukan calon Presidennya saat ini, maka satu hari setelahnya parpol-parpol lain akan segera membentuk blok politik, kemudian memutuskan calon Presiden masing-masing.
Baca Juga :
“Apabila blok politik pengusung Capres masing-masing telah memenuhi 20 persen, percayalah, perdebatan dan pertentangan akan dimulai saat itu juga,” seru Basarah.
Ia pun menegaskan, PDI Perjuangan tidak menginginkan adanya blok politik. Tetapi lebih pas menyebutnya sebagai kerjasama politik, bukan koalisi politik. “Sistem koalisi itu berlaku pada sistem politik parlementer. Di mana parpol-parpol berkoalisi membentuk pemerintahan dalam satu sistem parlementer,” jelasnya.
“Sementara sistem pemerintahan negara Republik Indonesia menganut sistem presidensial. Yang menentukan kabinet itu Presiden, bukan kesepakatan koalisi pendukung atau pembentuk pemerintah.”
“Maka PDI Perjuangan menyebutnya sebagai kerjasama politik dua tahap. Pertama, kerjasama politik dalam rangka Pilpres, dan yang kedua adalah kerjasama politik dalam rangka [menyusun] pemerintahan,” papar Basarah.
Untuk memulai kerjasama politik pada Pilpres kali ini, PDI Perjuangan masih menunggu dinamika politik parpol yang lain. “Sebagai parpol yang dapat mengusung sendiri Capres dan Cawapresnya karena telah melebihi ambang batas 20 persen, tentu saja PDI Perjuangan relatif lebih otonom untuk menentukan Capres dan Cawapres,” sebutnya.
“Tetapi, dalam tradisi politik yang dibangun oleh PDI Perjuangan sejak Pemilu era reformasi, kami senantiasa bekerjasama dengan parpol yang lainnya. Tetapi sekali lagi, kami tidak ingin membangun kerjasama politik semata-mata karena alasan elektoral. Kami ingin membangun kerjasama politik dengan platform pembangunan yang sama, serta gagasan pembangunan untuk lima tahun ke depan,” tegas Basarah. (Har/MAS)
