KOTA MALANG – malangpagi.com
Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang memberikan 78 catatan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2023 dalam Rapat Paripurna, bertempat di Gedung DPRD Kota Malang, Senin (13/5/2024).
Juru Bicara Banggar DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono menyampaikan 78 catatan dan rekomendasi yang meliputi berbagai aspek penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Kota Malang.
Disebutkannya, seperti tingkat inflasi Kota Malang yang terkendali tapi masih rentan terjadi kenaikan harga sembako, banyak kekosongan jabatan, program smart city yang belum berjalan efektif, reformasi teknologi perlu dievaluasi, penegakan perda kurang optimal.
Selain itu, pelayanan penanaman modal perlu dioptimalkan, sektor ekraf masih sebatas narasi tanpa perkembangan pertumbuhan ekonomi, PAD Kota Malang 2023 masih 79 persen, pendapatan pajak jauh dari target, retribusi parkir tak memenuhi target, perbaikan pasar blimbing dan pasar besar perlu segera ditangani.
Baca Juga :
Kemudian, Banggar DPRD Kota Malang juga meminta Disporapar Kota Malang untuk mengoptimalkan persiapan Porprov Jatim 2025.
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika menyampaikan bahwa catatan dan rekomendasi dari Banggar diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi OPD terkait dalam peningkatan layanan masyarakat.
“Rekomendasi Banggar terkait LKPJ Pj Wali Kota di 2023, banyak hal yang kami soroti. Jadi ada 78 catatan di semua OPD dan kegiatan pemerintahan. Semoga menjadi bahan perbaikan pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya.
Sementara itu, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyampaikan bahwa semua perihal yang disampaikan oleh Tim Banggar DPRD Kota Malang akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemkot Malang untuk melakukan perbaikan di tahun berikutnya.
“Kami akan segera melakukan evaluasi dan penekanan terkait langkah-langkah yang akan kami tentukan. Makanya untuk 78 catatan dan rekomendasi itu akan kami tindaklanjuti agar ke depannya semakin baik,” pungkasnya. (YD)
