KOTA MALANG – malangpagi.com
Polemik pembangunan reklame yang menempel di Monumen Pesawat Jalan Soekarno-Hatta Kota Malang memasuki episode baru. Anggota Komisi A DPRD Kota Malang pada Jumat (9/4/2021) pagi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi tersebut.
Salah satu anggota Komisi A DPRD Kota Malang, Hartatik menyampaikan kedatangan pihaknya untuk melihat seperti apa pelanggaran yang dilakukan. Hasil sidak hari ini akan dilanjutkan ke Satpol PP untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Karena Satpol PP adalah penegak Perda, sekaligus mitra kerja DPRD.
“Memang benar ada pemasangan reklame rokok di bundaran Monumen Pesawat. Solusinya, jika terbukti melanggar Perda atau Perwal, maka harus dibongkar,” ujarnya.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, dalam meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah), pelaksanaannya tetap harus sesuai Perda dan Perwal yang berlaku.
Pemasangan reklame produk rokok di Monumen Pesawat banyak menuai kritik. Hal ini disinyalir bertentangan dengan Perwal No. 27 Tahun 2015 yang melarang pemasangan reklame di sejumlah monumen, termasuk Monumen Pesawat milik TNI AU tersebut.
Peristiwa ini diprediksi akan memicu perdebatan dan diskusi panjang. Bukan tanpa alasan, karena berkembang informasi ternyata ada aturan baru dalam Perda RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kota) No. 5 Tahun 2015, yang menetapkan monumen termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2 atau RTH non alami. Artinya diperbolehkan memasang reklame atau iklan, dengan syarat maksimum 15 persen dari luas RTH.
“Banyak Perda yang kemungkinan saling bertentangan. Ini tugas Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) untuk mencari Perda-Perda yang saling bertentangan. Nanti harus ada kebijakan, mana yang masih bisa berlanjut, dan mana yang harus diperbaharui,” terang Hartatik.
“Ke depannya, kami akan melakukan hearing dengan pihak Satpol PP. Terkait waktunya sesuai Bamus tanggal 13 atau 14 April 2021 ini. Selain itu juga akan diundang untuk hearing terkait LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Walikota Malang. Hal ini menyangkut pertanggungjawaban kinerja Pemda (Pemerintah Daerah) selama satu tahun anggaran,” pungkasnya.
Reporter : Doni Kurniawan
Editor : MA Setiawan
