KOTA MALANG – malangpagi.com
Baru-baru ini masyarakat digemparkan oleh unggahan akun Facebook Laksamana Comrader Caping, yang menyorot anggaran pengadaan internet gedung DPRD Kota Malang.
Dalam unggahan tanggal 31 Desember 2020 tersebut, aktivis sosial bernama asli Safril Marfadi itu menampilkan foto layar laptop berisi tabel Perubahan Proyeksi dan Belanja 2021. Dalam tabel tersebut, terdapat sebuah baris tertulis Internet gedung DPRD senilai Rp4.200.111.360.
Terkait unggahan Facebook yang sempat viral tersebut, pihak DPRD Kota Malang langsung angkat bicara.
“Saya sudah mengklarifikasi langsung informasi itu pada yang bersangkutan maupun melalui pesan di grup Whatsapp (WA). Di mana data itu juga dia (Caping) share, bahwa angka itu tidak benar. Karena pengajuan anggaran internet bukan dewan yang mengajukan, tapi pihak Kominfo lah yang membuat perhitungan rencana anggaran,” jelas Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika yang dilansir surabayaonline.co, Sabtu (2/1/2021).
Baca Juga :
Made juga menyesalkan pihak media yang dianggapnya telah mengunggah berita tanpa melakukan klarifikasi kepada dirinya selaku Ketua DPRD.
“Padahal kami dari DPRD sangat terbuka terkait informasi apapun yang ingin diketahui masyarakat, apalagi oleh media. Nomor WA saya tersebar di grup-grup WA yang ada di Kota Malang. Jadi tidak mungkin pekerja media tidak punya nomer WA saya,” ucapnya.
“Semestinya apabila ada informasi terkait kebijakan atau anggaran bisa diklarifikasi dulu kebenarannya pada kami sebelum dimuat. Agar berita itu menjadi jelas dan tidak menimbulkan opini dan kegaduhan di masyarakat,” pungkas Made.
Sementara itu, Koordinator MCW (Malang Corruption Watch), Atha Nursasi memaparkan, bahwa angka dalam data tersebut perlu diperjelas.
“Angka 4,2 M untuk biaya internet DPRD ini perlu diperjelas. Penjelasan itu berkaitan dengan rincian perencanaan dan pembiayaan, meliputi kebutuhan atas internet. Kegunaannya untuk apa saja,” tuturnya kepada Malang Pagi, melalui pesan Whatsapp, Senin (4/1/2020).
Atha merasa, DPRD perlu memberikan penjelasan kepada publik tentang alasan mengapa kebutuhan pembiayaan internet DPRD begitu besar.
“Sebab angka ini sangat fantastis dan tidak wajar. Jika tidak dibuka secara transparan dan akuntabel, akan sangat rentan terjadi penyelewengan. Terlebih nilainya sangat besar. Sementara tidak ada penjelasan terkait rincian penggunaannya,” ujarnya.
Namun, MCW mengaku belum berani berkomentar lebih jauh, karena pihaknya masih berusaha mengakses dokumen tersebut.
Reporter : Widya Amalia
Editor : MA Setiawan
