KOTA MALANG – malangpagi.com
Imbas dari kampanye ketat selama pemilihan presiden (pilpres) 2014 lalu, berlanjut pada pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 mengakibatkan kecenderungan polarisasi politik di masyarakat menjelang Pemilu 2019.
Realitas wajah politik Indonesia belakangan ini, membuat masyarakat seolah terbelah ke dalam dua kutub yang berseberangan atas sebuah isu, kebijakan, atau ideologi.
Ketua DPC PKB Kabupaten Malang, H.Ali Ahmad menyebut ada kekhawatiran besar bahwa menguatnya tren polarisasi politik akan merusak kepercayaan (trust) di masyarakat.
Padahal seperti kita ketahui bahwa sikap saling percaya merupakan elemen dasar dari modal sosial bagi keberlangsungan proses demokrasi.
Baca Juga :
“Terkikisnya sikap saling percaya warga dikhawatirkan akan berpengaruh pada keengganan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik,” kata Gus Ali sapaan akrabnya.
Pengasuh Ponpes Alhidayah Karangploso itu, mengatakan, rendahnya partisipasi politik, seperti rendahnya penggunaan hak pilih dan keterlibatan warga dalam kampanye maupun pengambilan kebijakan publik, berpengaruh pada rendahnya mutu demokrasi.
“Penguatan toleransi dan kerukunan di masyarakat harus terus dipompakan, baik secara formal maupun non formal. Ini sangat diperlukan dalam situasi tahun politik 2019 agar masyarakat bisa paham dan kebal dengan berbagai propaganda politis yang berpotensi menimbulkan perpecahan di masyarakat,” beber Pria yang maju sebagai Calon Anggota DPR RI dapil Malang Raya tersebut.
Senjata utama untuk meredam hal itu adalah dengan kembali memperkuat toleransi dan kerukunan antar umat beragama, suku, dan golongan.
Karena itu, pemerintah melalui lembaga-lembaga yang berkompeten bersama partai politik harus terus melakukan sosialisasi penguatan kembali nilai toleransi dan kerukunan antar umat beragama untuk meredam kemungkinan terjadinya kampanye-kampanye negatif.
Lanjut Gus Ali Ahmad, ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menguatkan toleransi dan kerukunan itu. Salah satunya menggalakkan program pertemuan masyarakat dari tingkat paling bawah sampai atas yang tujuannya membangun kembali jiwa kebersamaan dan kerukunan. Juga semangat gotong-royong dalam masyarakat harus terus dibudayakan demi untuk menguatkan rasa persaudaraan.
Toleransi khususnya dalam hal politik juga berarti mampu menjaga dan menghormati setiap dinamika sosial-politik yang ada tanpa harus mempertegas “perbedaan” antara “kita” dan “mereka”.
“Menghargai dan menghormati setiap pilihan politik atau orientasi politik masing-masing justru semakin mempertegas makna dari sifat toleransi. Jangankan soal pilihan politik, soal agama dan keyakinan walaupun berimplikasi terhadap pilihan politik, tetap harus dijaga, dihormati dan bila perlu dilindungi,” tandas Pembina Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) Malang Raya itu
“Lagi pula, pilihan politik seseorang sangat berkait erat dengan keyakinan dan ideologi yang dianut, sehingga upaya-upaya seperti apapun termasuk pemaksaan, intimidasi atau iming-iming yang mengarahkan pilihan politik seseorang tidak akan merubah keyakinan pilihan politik seseorang. Jadikanlah momen Pemilu kali ini sebagai bentuk ekspresi toleransi, dalam hal budaya dan juga politik,” pungkasnya.
Reporter : Red
Editor : Putut
