KOTA MALANG – malangpagi.com
Tingginya inflasi di Kota Malang hingga berada di angka 0,5 persen pada Februari 2024 menjadi perhatian serius Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Hal ini dikemukakan Pj Walikota Malang Wahyu Hidayat saat menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Walikota Tahun Anggaran 2023 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Sabtu (29/3/2024).
Diakuinya, satu indikator pembangunan yang menjadi fokus utama dari Pemkot Malang adalah masalah inflasi yang disebabkan banyaknya permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa menjelang Hari Raya Idul Fitri.
“Dan kami telah mengambil langkah untuk menekan bahkan menurunkan laju inflasi tersebut,” ungkap Wahyu Hidayat.
Wahyu mengatakan langkah yang telah diambil untuk menekan tingginya inflasi dengan menguatkan kerja dan kinerja TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah), melakukan operasi pasar secara rutin serta menyelenggarakan warung tekan inflasi.
Baca Juga :
“Dengan adanya intervensi tersebut diharapkan angka inflasi di Kota Malang dapat terkendali,” terangnya.
Kemudian, Wahyu Hidayat menyampaikan bahwa pelaksanaan pembangunan di Kota Malang tahun 2023 tercermin pada pertumbuhan ekonomi Kota Malang yang menunjukkan angka 5,05 persen.
“Di sisi lain, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Malang pada tahun 2023 juga mengalami peningkatan. Sektor ekonomi kreatif juga tumbuh dan berkembang seiring dengan sarana dan prasarana yang disiapkan oleh Pemkot Malang,” jelasnya.
Selanjutnya, kehadiran MCC (Malang Creative Center) dan Kayutangan Heritage menjadi peluang bagi UMKM dan pelaku usaha untuk bergerak memajukan perekonomian.
“Untuk Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai angka 84 dan merupakan poin tertinggi di Jawa Timur dan angka kemiskinan mengalami penurunan berbanding lurus dengan tingkat pengangguran terbuka yang juga berhasil turun dari 7,66 persen menjadi 6,80 persen,” papar Wahyu Hidayat.
Sementara, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika berharap Pemkot Malang dapat memberikan pelayanan yang sifatnya kontinyu. “Tapi jangan juga lupakan yang sifatnya insidentil yaitu turunkan harga secepatnya terkait dengan inflasi,” tegas Made.
Pihaknya pun berharap agar dalam menurunkan harga harus ada intervensi dari Pemkot Malang yang dapat dilakukan dengan kerjasama bersama Bulog.
“Kita punya alatnya Tunas Aneka Usaha. Maka, pergunakan anggaran insidentil untuk memberikan modal kepada Tunas Aneka Usaha agar bisa belanja. Di sisi lain, agar Pemkot Malang dapat mengoperasikan pasar agar harga beras dapat turun,” tutur politisi asal Bali tersebut.
Made pun memberikan catatan kepada Pemkot Malang mengenai proyek tiga pasar yang belum terselesaikan yakni Pasar Besar, Pasar Blimbing dan Pasar Gadang. Kemudian jacking belum dapat kita selesaikan, hal ini terkait dengan masalah hukum, kemudian kemacetan dan masalah banjir.
Lalu, dari segi pelayanan kesehatan, katanya IPM tinggi, angka pertumbuhan tinggi, tapi kenyataannya banyak masyarakat yang ditolak untuk mendapat pelayanan di rumah sakit. “Ayo tingkatkan dengan Puskesmas yang ada itu jadi rawat inap. Artinya kita membuka cabang dari RSUD yang ada di kelurahan masing-masing. Minimal setiap Puskesmas merawat 10 pasien saja, Itu kan sangat bermanfaat,” pungkas Made. (Har/YD)
