KOTA MALANG – malangpagi.com
Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Perhubungan (Dishub) menggelar audiensi bersama para sopir angkot untuk mematangkan skema Buy The Service (BTS) pada Angkutan Kota (Angkot) yang akan diterapkan pada tahun 2025.
Dalam audiensi bertajuk Ngobrol Bareng Angkutan Kota (Ngangkut) tersebut, sejumlah sopir angkot diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan keluhannya.
Dalam kesempatannya, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyampaikan bahwa audiensi ini merupakan bagian dari penyerapan aspirasi dan menggali potensi menuju transformasi angkutan publik Kota Malang. Rencananya, lanjut Wahyu, akan ada perombakan fasilitas hingga pengelolaan angkot di Kota Malang.
“BTS itu istilahnya kami membeli service. Nanti, untuk armadanya akan diupgrade atau diperbarui. Terpenting, nanti orang yang naik angkot bisa menikmati fasilitas yang baik dan nyaman,” jelas Wahyu Hidayat saat auidiensi bertempat di Terminal Madyopuro, Kota Malang, Rabu (10/7/2024).
Wahyu mengatakan, angkot dalam model BTS akan memiliki fasilitas yang lengkap seperti AC, wifi, CCTV dan tempat duduk yang nyaman. Bahkan, dalam uji coba skema ini para penumpang akan digratiskan.
“Tentu jika fasilitas nyaman, penumpang akan senang. Kami juga akan mengupayakan untuk gratis. Nantinya, jika masyarakat sudah merasakan enaknya naik angkot, pasti angkot kembali dilirik dan diminati,” ucapnya.
Lebih lanjut, Wahyu menyampaikan bahwa skema BTS ini akan dikelola oleh pihak ketiga yang profesional. Kemudian, angkot harus beroperasi sesuai trayek yang ditentukan, operasional tepat waktu dan pengemudi harus ramah. Nantinya, lanjut Wahyu, para sopir angkot juga akan digaji setara UMK atau lebih.
“Saya harap kajian ini selesai akhir tahun 2024. Lalu pada tahun 2025, skema ini bisa diuji coba gratis” terangnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra menambahkan bahwa proyek BTS bisa menjadi jawaban atas persoalan angkot di Kota Malang yang mulai tersisihkan.
“Kami akan maksimal melaksanakan BTS ini untuk menghadirkan transportasi publik perkotaan di Kota Malang,” ujarnya.
Wijaya berharap, sebanyak 11.166 angkot yang tercatat secara administrasi di Kota Malang, dapat kembali menjadi alat transportasi pilihan masyarakat. “Tentu pelaksanaan BTS nanti bertahap dan menyesuaikan kemampuan APBD,” tandasnya. (YD)