KOTA MALANG – malangpagi.com
Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terus berkomitmen untuk menuntaskan kasus Anak Tidak Sekolah (ATS) yang masih tersisa di wilayahnya. Pada tahun 2025, tercatat masih ada sebanyak 3.250 anak yang belum kembali ke bangku pendidikan. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkot Malang menggencarkan penyusunan dokumen perencanaan satuan pendidikan yang bersifat inklusif dan responsif.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa penyusunan dokumen perencanaan ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan langkah strategis untuk mengakomodasi kebutuhan ATS agar bisa kembali belajar dan mendapatkan hak pendidikannya.
“Sekolah itu bukan hanya tempat belajar, tetapi juga tempat kembali bagi anak-anak yang pernah terputus dari pendidikan. Karena itu, dokumen perencanaan harus bersifat inklusif dan responsif terhadap isu yang ada,” ujar pria yang akrab disapa Pak Mbois, Rabu (11/6/2025).
Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang mencatat bahwa jumlah ATS telah menurun signifikan dari 5.555 kasus pada 2024 menjadi 3.250 kasus pada 2025, atau turun sebesar 2.350 anak (sekitar 40 persen). Namun, angka ini masih menjadi perhatian serius Pemkot.
Baca Juga :
Wahyu menegaskan, penanganan ATS harus dilakukan lebih cepat dan menyeluruh agar tidak menyisakan kasus serupa di masa mendatang. Menurutnya, ATS bukan sekadar angka statistik, tetapi realitas sosial yang membutuhkan solusi sistemik, kolaboratif, dan berkelanjutan.
“Perlu menyertakan program-program strategis untuk mengakomodasi ATS kembali belajar,” tambahnya.
Ia pun mendorong seluruh satuan pendidikan di Kota Malang untuk terus berinovasi dan menyusun program-program yang mengarah pada pembangunan pendidikan berkualitas, karena keberadaan sumber daya manusia (SDM) unggul merupakan fondasi penting dalam mewujudkan kemajuan daerah.
“Saya mengapresiasi seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam upaya identifikasi, pendampingan, dan reintegrasi anak-anak ATS ke dalam sistem pendidikan,” ujarnya.
Wahyu juga mengingatkan agar satuan pendidikan tidak hanya berhenti pada tahapan pendataan dan diseminasi informasi. Lebih dari itu, diperlukan langkah konkret dan sinergi antarprogram, sehingga terbentuk ekosistem pendidikan yang kuat, adaptif, dan berdaya saing.
“Kita harus melangkah lebih jauh, menyusun rencana aksi yang nyata dan bersinergi lintas sektor untuk mengatasi persoalan ini secara komprehensif,” pungkasnya. (Adv/YD)
