KOTA MALANG, Malangpagi.com
Dra.Wiwik Sukesi,D.R., M.Si anggota DPRD Kota Malang atau yang akrab disapa Bunda Wiwik, menggelar Rapat Kordinasi Terbatas (Rakortas) yang dihadiri oleh beberapa perwakilan RT/RW di wilayah Dapil Blimbing yang bertempat di kediamannya, Jl. Ontoseno III Polehan Kota Malang pada, Minggu (10/5/2020).
Dengan mengusung tema “seputaran imbas sosial pandemi covid-19 dan kontrol pengawasan penyaluran dana bansos”. Rakortas berjalan cukup menarik, terlebih antusiasme peserta yang notabene para ketua Rt dan Rw di wilayah Blimbing.
Dalam penyampaiannya, anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi PDI-P ini berharap agar Pemkot Malang lebih serius lagi terkait penanganan imbas sosial pandemi covid-19.
“Pemerintah pusat dan provinsi saja bisa mengalokasikan Rp600.000 ribu per- KK, kenapa Pemkot hanya di angka Rp300.000 ribu ?? Belum lagi polemik yang terjadi saat ini, bahwa banyak masyarakat penerima bantuan yang datanya terkesan asal-asalan. Maka dari itu kami selaku wakil rakyat merasa perlu melakukan rapat kordinasi ataupun turun langsung di lapangan untuk turut serta mengatasi polemik yang terjadi saat ini,” ungkap wanita kelahiran Blitar ini kepada awak media.
Baca Juga :
Masih kata Wiwik Sukesi, bahwasanya kita semua harus peduli, terlebih pemerintah dalam hal ini harus lebih mementingkan kondisi masyarakat.
“Miris juga apabila menghitung, kami (anggota DPRD) masing-masing hanya mendapatkan kuota 40 saja, yang mana nantinya untuk para konstituen-konstituen yang belum terdaftar atau mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ini kan ya lucu, kalau kami hanya diberi jatah kuota 40, sedangkan syarat untuk bisa mendapatkan kursi di parlemen harus mendapatkan suara kurang lebih 2000,” paparnya dalam rakortas tersebut.
Sedangkan Minto, selaku ketua RW 03 Kelurahan Purwodadi menyampaikan, bahwasanya pendataan masyarakat penerima bantuan kurang update.
“Ini yang harus dibenahi, darimana Dinas Sosial mendapatkan data tersebut..?? padahal kami selaku RT/RW selalu menyampaikan terkait perkembangan warga kami. Malah kemarin warga kami yang sudah pindah mendapatkan jatah bantuan dari pemerintah terkait masyarakat terimbas pandemi covid-19,” kata Minto.
Lanjut dengan Mukamto, selaku ketua RT 08 / RW 06 kelurahan Bunulrejo dalam Rakortas ini juga menyampaikan, akan perlunya penanganan serius terkait pendataan masyarakat.
“Mohon nantinya Bu Wiwik bisa menyampaikan keluhan-keluhan kami ini, karena kami sering melakukan laporan update perihal keadaan warga kami baik ke Dispenduk maupun Dinsos. Tapi faktanya data yang keluar ya tetap data yang lama, hal ini terjadi berulang kali, baik dalam Pemilu kemarin maupun saat ini, seperti warga saya yang sudah meninggal masih saja tercatat baik sebagai penerima bantuan maupun pada pemilu kemarin,” jelasnya.
Sementara itu, diakhir acara semua peserta berharap supaya hal-hal terkait pendataan warga pihak Dinsos melibatkan para RT maupun RW, yang mana tujuannya agar tidak terjadi polemik atau tumpang tindih seperti saat ini.
Dalam menutup giat rakortas, selain memberikan sedikit bantuan kepada para RT dan RW, Wiwik Sukesi berjanji akan membawa permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat ke dalam Paripurna DPRD nantinya, agar pihak pemerintah lebih serius memperhatikan,” tutupnya.
Reporter: Doni
Editor: Tim Redaksi
