KOTA MALANG – malangpagi.com
Program Koperasi Merah Putih (KMP) di Kota Malang dinilai belum berjalan optimal. Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Siraduhita, menekankan perlunya pemetaan potensi dan pendampingan intensif agar manfaat program benar-benar bisa dirasakan masyarakat.
Perempuan yang akrab disapa Mia itu menjelaskan bahwa pihaknya rutin turun ke daerah pemilihan (dapil) untuk bertemu langsung dengan warga dan pengelola koperasi. Dari kunjungan itu, ia menemukan masih banyak aspirasi masyarakat yang mengeluhkan kelanjutan program tersebut.
“Dalam kunjungan ke dapil, banyak aspirasi yang masuk terkait belum maksimalnya KMP. Sembari menunggu bimbingan teknis (bimtek), mestinya sudah ada pemetaan potensi di tiap wilayah,” ujar Mia, Kamis (2/10/2025).
Menurutnya, koperasi berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pendampingan dari pemerintah daerah menjadi kunci agar KMP tidak berjalan setengah hati.
Baca Juga :
Ia juga menyinggung aturan yang sudah tertuang dalam Keputusan Presiden (Kepres) terkait unit usaha dan operasional koperasi. Hanya saja, teknis di lapangan seperti peningkatan kapasitas pengelola tetap memerlukan waktu serta dukungan dari Pemkot Malang.
“Saya berharap Diskopindag Kota Malang tahun depan bisa mulai aktif memberikan pendampingan kepada KMP,” terangnya
Mia menyebut, saat ini hanya beberapa koperasi di Kota Malang yang sudah berjalan, salah satunya KMP Bumiayu yang merupakan koperasi eksisting dengan pengelola berpengalaman.
“Butuh dukungan penuh pemerintah daerah supaya KMP berhasil. Keberhasilan di Kota Malang akan memberi dampak positif secara bersama-sama,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menyebutkan sejumlah unit usaha yang akan dikembangkan KMP, dianyaranyapenjualan sembako, pangkalan LPG, serta pengisian air minum dengan harga terjangkau.
“Semua KMP akan mendapat suplai LPG. Untuk kebutuhan sembako, kami bekerja sama dengan Bulog,” jelasnya.
Eko menuturkan, bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula akan dipasok langsung dari distributor agar harga lebih stabil.
Pihaknya juga menyiapkan Bimtek pada 13 hingga 15 Oktober 2025 mendatang. Dalam kegiatan itu, pengelola koperasi akan diajari menyusun proposal pembiayaan ke bank, membuat rencana bisnis, dan berbagai materi teknis lainnya.
“Harapannya KMP tidak berhenti di sembako saja. Ke depan bisa merambah usaha jasa, kuliner, hingga simpan pinjam sesuai kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (Dik/YD)
