KOTA MALANG – malangpagi.com
Anggota Komisi B DPRD Kota Malang, Abu Bakar, menggelar reses untuk menyerap aspirasi masyarakat di Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Kamis (7/8/2025).
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah permasalahan krusial disampaikan warga, terutama terkait akses permodalan bagi pelaku UMKM.
Salah satu sorotan utama adalah minimnya informasi masyarakat terkait keberadaan BPR Tugu Artha, bank milik Pemerintah Kota Malang yang menyediakan layanan permodalan bagi UMKM. Politisi Partai Gerindra itu menilai, lemahnya sosialisasi menjadi salah satu kendala utama.
“Yang menarik, bahkan masyarakat sini tidak tahu kalau ada BPR Tugu Artha. Padahal itu di bawah naungan saya. Maka saya sampaikan, kalau ada teman-teman UMKM yang kesulitan, komunikasikan dengan saya. Saya yang akan menjembatani pelaku UMKM dengan BPR,” ujar Abu Bakar.
Baca Juga :
Ia menegaskan, peran legislatif tidak hanya sebagai penyalur anggaran, namun juga sebagai jembatan antara masyarakat dan lembaga keuangan atau pelayanan publik. Untuk itu, dirinya siap mendampingi warga yang ingin mengakses pinjaman, termasuk menjelaskan prosedur dan persyaratannya.
“Saya tidak ingin BPR asal meng-acc hanya karena ini warga saya. Kita mainnya fair. Kalau memang butuh bantuan modal, jangan dipersulit. Harus jelas data dan prosedurnya,” terangnya.
Abu Bakar juga mengungkapkan, selama kegiatan keliling di berbagai wilayah Kota Malang, mayoritas pelaku UMKM mengaku tidak mengetahui bahwa Kota Malang memiliki BPR sendiri. Hal ini dianggap sebagai cermin kurang aktifnya kedua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat dalam mensosialisasikan dan mencari informasi.
“Kita yang ada di legislatif ini harus lebih aktif mensosialisasikan, dan BPR juga harus lebih turun ke masyarakat,” jelasnya.
Terkait prosedur perbankan, ia juga menyinggung soal wilayah-wilayah yang masuk daftar hitam (zona merah) dalam dunia perbankan. Namun, Abu Bakar menekankan bahwa selama data pemohon bagus, masih bisa ada peluang untuk dipertimbangkan.
Tak hanya soal UMKM, warga juga menyuarakan keluhan terkait ketersediaan air bersih, terutama di fasilitas umum. Menanggapi hal ini, Abu Bakar memastikan akan segera menindaklanjuti.
“Terkait PDAM, besok langsung kita sampaikan. Insya Allah bisa segera terselesaikan,” ucapnya.
Meski Komisi B berfokus pada bidang perekonomian dan keuangan, Abu Bakar turut menampung keluhan lain seperti kesehatan dan pendidikan. Ia menyebutkan bahwa timnya siap membantu masyarakat mengakses layanan BPJS hingga beasiswa pendidikan.
“Untuk masalah kesehatan dan pendidikan, kami punya dua staf yang siap membantu. Misalnya, untuk beasiswa, staf kami bantu menghitung nilai dan mendampingi ke universitas. Untuk kesehatan, ada yang mendampingi sampai ke rumah sakit,” terang Abu Bakar.
Ia juga menyoroti soal beasiswa pendidikan dari Pemkot Malang yang belum diketahui banyak warga.
“Sebenarnya beasiswa dari Pemkot banyak, cuma sosialisasinya yang kurang. Warga juga harus aktif mencari tahu, jangan hanya menunggu informasi dari pemerintah,” pungkasnya.
Reses ini menjadi pengingat bahwa kolaborasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat sangat penting untuk mengatasi persoalan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan warga Kota Malang. (YD)
