KOTA MALANG – malangpagi.com
Tambahan satu pasal direkomendasikan oleh Pansus DPRD Kota Malang terkait Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hal tersebut diungkapkan Ketua Panitia Khusus DPRD Kota Malang dalam Rapat Paripurna beragendakan Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Malang terhadap Ranperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Senin (31/10/2022).
“Sebagaimana ditambahnya satu pasal pada ayat 1, berbunyi pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan DBH, DAU, dan DAK dalam APBD dilakukan dengan cara supervisi, pemantauan, dan pengevaluasian,” ucap Ketua Pansus, Trio Agus Purwono.
Ia menjelaskan bahwa supervisi, pemantauan, dan pengevaluasian bertujuan untuk memastikan dana tersebut dimanfaatkan secara optimal. “Penggunaan DBH harus dimaanfaatkan secara optimal, untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sesuai dengan prioritas daerah, termasuk urusan pemerintahan tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,” ujar Trio di atas mimbar ruang Rapat Paripurna.
Baca Juga :
Tak hanya penggunaan DBH, penggunaan DAU juga harus dimaanfaatkan secara optimal. “Penggunaan DAU bertujuan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, terutama dalam penyediaan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ucap politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut.
Selain DBH dan DAU, Ketua Pansus DPRD Kota Malang juga memastikan bahwa DAK juga harus digunakan dengan baik dan optimal. “Penggunaan DAK ini bertujuan untuk membiayai urusan pemerintahan pada kegiatan khusus yang menjadi kewenangan daerah, dan sesuai dengan prioritas nasional pada tahun anggaran berkenaan,” jelasnya.
Selanjutnya, Trio mengatakan bahwa ketentuan ini diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. “Semua tata cara pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri, setelah memperoleh pertimbangan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan,” pungkasnya. (YD/MAS)
