KOTA MALANG – malangpagi.com
Enam Fraksi DPRD Kota Malang memberikan tanggapannya terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Malang tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah (PDRD).
Ulasan tersebut disampaikan oleh perwakilan fraksi dalam Rapat Paripurna beragendakan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Kota Malang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bertempat di Gedung DPRD Kota Malang, Senin (31/10/2022).
Fraksi PDI Perjuangan yang diwakili Nurul Setyowati menuturkan bahwa Pemerintah Kota Malang belum mampu melakukan identifikasi dan pemetaan potensi sumber pendapatan daerah, termasuk mengeksplorasi pajak daerah, retribusi daerah, maupun penerimaan dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Daerah.
“Selain itu, PDI Perjuangan masih beranggapan rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai akibat dari ruang gerak yang terbatas untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Maka, PDI Perjuangan meminta penjelasan,” ucap Nurul.
Baca Juga :
Permintaan serupa datang dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang mempertanyakan perbandingan Obyek Pajak Daerah dan Retribusi, serta perubahan tarif retribusi daerah dan pajak daerah berdasarkan Perda lama, juga Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra yang diwakili Nurul Faridawati memberikan saran kepada Pemerintah Daerah untuk memperhatikan kriteria pungutan daerah yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. “Agar Peraturan Daerah diharapkan tidak menimbulkan permasalahan dan perubahan pembatalan di kemudian hari,” ujarnya.
Menurutnya, hampir semua pungutan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah memberikan dampak yang kurang kondusif terhadap iklim investasi, sehingga menyebabkan biaya ekonomi tinggi dan tumpang tindih. “Akibatnya, peluang bagi daerah untuk mengenakan pungutan baru dalam meningkatkan PAD tidak tercapai. Maka, kami mohon penjelasan,” seru Nurul Faridawati.
Catatan juga datang dari Fraksi Partai Golkar, yang merekomendasikan agar perubahan Ranperda tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat, multiplier effect dari sistem yang diterapkan, obyek dan subyek pajak, serta keterukuran prinsip dan sasaran penetapan tarif serta wilayah pemungutan pajak, sehingga tepat sasaran dan sesuai dengan target yang akan dicapai.
Di tempat yang sama, Rokhmat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempertanyakan bagaimana pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan aturan, jika terdapat kekeliruan atau penyesuaian di masa yang akan datang. “Di sisi lain, kami mohon penjelasan langkah apa yang akan dilakukan Pemkot Malang, agar tidak terjadi penyelewengan atau kebocoran dari PAD yang berkaitan dengan pemungutan pajak dan retribusi,” ucap Rokhmad.
Selanjutnya, Alkasa Sulima Priyantono dari Fraksi Damai Demokrasi Indonesia, yang merupakan koalisi dari Partai Demokrat, PAN, Partai Perindo, Partai Nasdem, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), memandang teknis pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah menjadi instrumen terpenting, guna mendapatkan hasil penerimaan daerah yang rasional sesuai dengan asumsi potensi yang diajukan Pemkot Malang.
“Namun, ada beberapa asumsi potensi yang diajukan tidak dapat dipenuhi. Maka kami meminta penjelasan, langkah apa yang ditempuh Pemkot Malang dalam memenuhi target sesuai asumsi tersebut,” kata Alkasa.
Terkait tangapan seluruh Fraksi DPRD Kota Malang tentang Ranperda PDRD, Walikota Malang Sutiaji mengakui pihaknya memang mendorong Ranperda ini untuk dapat segera menjadi Perda.
“Karena memang target kita banyak. Pajak Daerah 1 triliun 6 juta [rupiah] artinya pengimbangan ini nanti kami kuatkan. Jangan punya asumsi bahwa nanti penguatan pendapatan ada pembebanan ke masyarakat, karena kami ada payung hukum,” tutur Sutiaji.
Dengan memperkuat manajemen, orang nomor satu di Kota Malang itu berharap optimilasasi dapat terukur. “Dan saat kami ajukan target pendapatan daerah, tentu sudah kami prediksi wilayah-wilayah mana yang dapat dikuatkan, sembari berharap semua kembali ke situasi perekonomian yang lebih baik,” paparnya.
“Mudah-mudahan pandemi sudah berangsur menjadi endemi, dan kita tetap waspada serta tidak lengah,” tandas Sutiaji. (Har/MAS)
