KOTA MALANG – malangpagi.com
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang mengajukan tambahan anggaran sekitar Rp1,5 miliar melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2026. Dana tersebut diusulkan untuk memperbaiki belasan sekolah yang kondisinya dinilai sudah membutuhkan penanganan segera.
Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana mengatakan tambahan anggaran itu difokuskan untuk renovasi sejumlah bangunan sekolah dengan tingkat kerusakan yang bersifat mendesak.
“Kami memang kemarin mengajukan di PAK untuk anggaran tambahan renovasi sekolah. Besarannya sekitar Rp1,5 miliar. Itu untuk renovasi sekolah yang sifatnya urgent,” ujar Suwarjana, Rabu (9/9/2026).
Belasan sekolah yang masuk dalam usulan tersebut tersebar di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), hingga sekolah menengah pertama (SMP).
Baca Juga :
Namun demikian, Suwarjana menyebut pengajuan tambahan anggaran tersebut masih belum mendapatkan persetujuan. Saat ini, usulan tersebut masih berada dalam tahap pembahasan.
“Belum. Mudah-mudahan disetujui. Ini kan juga masih proses pembahasan,” katanya.
Menurut Suwarjana, kebutuhan tambahan anggaran muncul karena program revitalisasi sekolah saat ini sebagian besar mengandalkan dukungan dari pemerintah pusat. Sementara itu, masih terdapat sejumlah sekolah di Kota Malang yang belum mendapatkan bantuan revitalisasi, meski kondisinya sudah memerlukan perbaikan segera.
Karena itu, Disdikbud Kota Malang berupaya mengakomodasi kebutuhan renovasi sekolah tersebut melalui pembiayaan APBD.
“Karena kebanyakan sekarang revitalisasi itu dari pusat. Sehingga yang belum tersentuh anggaran dari pusat, kemudian sudah urgent, itu kami usulkan,” jelasnya.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kondisi atap sejumlah bangunan sekolah. Kerusakan pada bagian tersebut dinilai harus segera ditangani lantaran berpotensi mengancam keselamatan siswa maupun warga sekolah lainnya.
Tambahan anggaran melalui PAK tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan sekolah-sekolah dengan kondisi bangunan yang sudah mendesak, terutama yang belum tersentuh program revitalisasi dari pemerintah pusat. (YD)
