![](https://malangpagi.com/wp-content/uploads/2022/09/Arief-Wahyudi-1.jpg)
KOTA MALANG – malangpagi.com
Sekretaris Komisi B DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi, menanggapi keluhan warga Kota Malang, terkait gangguan aliran air Perumda Tugu Tirta yang hampir terjadi setiap hari. Akibat gangguan tersebut, warga di sejumlah wilayah terdampak terpaksa harus menampung air untuk kebutuhan vital mereka.
Pihaknya mengaku selama ini selalu memantau kinerja Perumda Tugu Tirta selaku mitra kerja DPRD Kota Malang, terutama terkait keluhan masyarakat yang disampaikan kepada wakil rakyat. “Kami sudah sering mengingatkan melalui Rapat Kerja Komisi. Bahkan hampir seluruh Fraksi acap kali menyampaikan dalam Rapat Paripurna, terkait lemahnya pelayanan Perusahaan Daerah yang mengelola dan melayani air minum bagi warga Kota Malang,” tutur Arief, dalam rilis pers yang diterima Malang Pagi, Kamis (1/9/2022).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mengeluhkan jawaban Direksi Perumda Tugu Tirta, yang menurutnya itu-itu saja, dan yang selalu menyalahkan pipa yang berasal dari hibah Pemerintah Pusat. “Padahal hibah atas pipa tersebut diberikan ketika direksi lama, dan tidak pernah mengalami gangguan seperti saat ini,” tukas Arief.
Pria berkumis itu pun merasa khawatir, terdapat hitungan yang salah dari pihak direksi, terkait kemampuan pipa berbanding dengan volume air yang masuk. Sehingga pipa tidak mampu menahan tekanan air.
“Analisis saya ini tentu ada dasarnya. Karena Perusahaan Daerah ini kan selalu mengejar sebanyak-banyaknya sambungan rumah, agar memenuhi ketentuan dari pusat atas jumlah sambungan rumah yang dilayani. Tetapi tidak memperhatikan sarana yang dimiliki,” bebernya.
Arief meminta agar Dirut Perumda Tugu Tirta lebih kreatif dan cerdas menangani problem macetnya kebutuhan utama masyarakat. “Bukan hanya mengeluh dan mengharap, atau bahasa Malangannya njagakno bantuan dari Pemerintah pusat, yang belum tentu disetujui. Karena yang menjadi korban adalah masyarakat,” jelasnya.
“Jangan sampai kesabaran masyarakat kota Malang sebagai pelanggan PDAM hilang, dan mengambil langkah sendiri,” pungkas anggota DPRD dapil Klojen itu. (MAS)