KOTA MALANG – malangpagi.com
Melonjaknya kasus Covid-19 di Kota Malang berujung pada penuhnya ketersediaan bed di rumah sakit, kelangkaan obat-obatan dan oksigen, bahkan tidak jarang banyak masyarakat meninggal saat melakukan isolasi mandiri (isoman) di rumah.
Hal tak luput menjadi catatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang sebagai lembaga legislatif. “Banyaknya kasus isoman meninggal di rumah menjadi perhatian DPRD Kota Malang. Ini kok bisa terjadi di Kota Malang. Kita harapkan Rumah Sakit Lapangan Soepraoen segera bisa dibuka. Ada 268 bed yang disiapkan, namun sampai saat ini belum bisa dipakai. Kita sudah meminta agar dapat dapat segera difungsikan,” ucap Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika saat ditemui Malang Pagi usai Rapat Paripurna, Rabu (14/7/2021)
Menanggapi masalah Belanja Tidak Terduga (BTT) yang menjadi rekomendasi para Fraksi, Made mengatakan bahwa penggunaan BTT adalah hak Pemerintah Kota Malang.
“Untuk BTT itu adalah hak beliau semuanya. Jadi tanpa persetujuan Dewan. Awal 2020 kita sudah menyiapkan Rp200 Miliar. Sampai sekarang catatan yang masuk ke kami baru terpakai Rp54 Miliar. Berapa sisanya belum ada laporan,” tukasnya.
Baca Juga :
Ia pun mengatakan, BTT merupakan anggaran yang lebih leluasa untuk penanganan dan penanggulangan Covid. “Saya sudah sampaikan sebagai ketua Banggar (Badan Anggaran), silakan dipergunakan itu (BTT –red) selama untuk kepentingan masyarakat. Yang terpenting sekarang adalah keselamatan masyarakat. Lakukan saja. Dewan akan menyetujui,” tegas Made.
“Jadi perlu saya sampaikan di sini. Dewan tidak akan menghambat terkait penggunaan-penggunaan anggaran. Malah kita mendorong. Habiskan anggaran itu,” jelas pria asal Bali ini.
Politisi PDI Perjuangan itu juga menyampaikan bahwa saat ini Dewan sudah melakukan refocusing. “Dewan sudah merefocusing sebanyak 10 Miliar 350 juta rupiah. Sudah kita geser anggaran dari perjalanan dinas, reses mamin (makan minum), serta pengadaan mobil dinas 4 pimpinan dan komisi,” papar Made.
Ia pun merinci, anggaran yang digeser sebesar Rp3 Miliar dari perjalanan dinas, Rp4 Miliar mamin reses yang tidak diadakan, dan Rp3,1 Miliar dari pengadaan mobil dinas yang tidak digunakan.
“Jika PPKM diperpanjang sampai Agustus atau September, di PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) seluruh anggaran perjalanan dinas dialihkan. Itu adalah komitmen kami. Bila perlu, habiskan semua anggaran dewan untuk penanganan Covid ini,” tegas Made
Malahan, dirinya menawarkan gedung DPRD Kota Malang untuk dipergunakan. “Silakan gedung Dewan ini jika memang dibutuhkan. Biar kami berkantor di rumah saja. Kenapa? Karena Covid memang benar-benar butuh penanganan,” pungkas Made. (Har/MAS)
