KOTA MALANG, Malangpagi.com
Puluhan pedagang kios di terminal Arjosari yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Kios Terminal mendatangi Kedai Kopi Keadilan pada Jum’at (24/01/2020).
Pasalnya semenjak tahun 2011 silam mereka direlokasi sementara dan sampai saat ini belum juga kunjung mendapatkan kepastian.
Husain Sidiq selaku kordinator pedagang berharap segera mendapatkan jalan keluar didalam permasalahan ini, karena semenjak direlokasi nasib mereka semakin memburuk.
“Awalnya sebelum direlokasi sementara kami bisa mengais rejeki secara baik dengan berdagang di kios. Namun semenjak direlokasi nasib kami kian memburuk, selain kios kami berada jauh dari letak penumpang, fisik bangunannya juga sangat sederhana. Dan sehari – hari untuk memenuhi kebutuhan hidup, ada yang kembali sebagai pedagang asongan, tukang ojek bahkan menyewakan harian kios kami sebagai tempat singgah,” tuturnya.
Baca Juga :
Sementara itu Dwi Sasongko yang juga pedagang kios membenarkan hal tersebut dan berharap untuk segera mendapatkan solusi dari permasalahan yang dialami.
“Kami bingung mas harus mengadu kepada siapa, karena hampir 10 tahun tak kunjung mendapatkan solusi, padahal di surat edaran jelas – jelas tertulis relokasi sementara. Ibarat kata nasib kami hidup enggan, matipun tak mau. Semoga rekan – rekan LBH Malang dapat membantu tuk mendapatkan solusi bagi kami kedepannya,” pungkasnya saat bertandang ke Kedai Kopi Keadilan.
Sementara itu Yuli Alifiyah, S.H., M.Hum divisi Sosial Masyarakat LBH Malang 19.III saat menerima paguyuban pedagang akan mempelajari dan membedah dahulu permasalahan ini, untuk selanjutnya mencari solusi terbaik.
“Kita pelajari terlebih dahulu, dan nantinya kita akan ke lokasi dan lakukan pengawalan terkait permasalahan ini. Langkah komunikasi persuasif terhadap pihak – pihak terkait akan kami tempuh”, terang alumnus FH UNMER.
Senada hal diatas, Ketua LBH Malang 19.III Andi Rachmanto, S.H yang juga turut menemui para pedagang kios terminal Arjosari juga menyampaikan terkait permasalahan ini pemerintah harus hadir, agar segera mendapatkan solusi terbaik.
“Kita akan berkomunikasi dengan pihak – pihak terkait salah satunya UPT Terminal Arjosari (Dinas Perhubungan Kota Malang), dan bila perlu Walikota Malang dan DPRD Kota Malang akan kita surati. Karena kesejahteraan masyarakat menjadi tanggung jawab negara sesuai amanat UUD’ 45 dan juga UU nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Oleh sebab itu pemerintah dalam hal ini harus hadir guna turut serta menyelesaikan serta memberikan solusi terkait permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat”, terangnya.
Perlu diketahui, para pedagang kios dahulunya berasal dari pedagang asongan di seputaran terminal Arjosari. Yang mana pada tahun 2001 Walikota Malang mengeluarkan surat perjanjian dengan para pedagang dan memfasilitasi para pegiat usaha kecil terminal agar lebih tertata. (Red)
