KOTA MALANG – malangpagi.com
Setelah terjadi ketidaksesuaian dan keraguan yang dilayangkan anggota DPRD Kota Malang terhadap rencana pembangunan pedestrian Alun-Alun Tugu, akhirnya Pemerintahan Kota Malang memutuskan untuk menunda niat membangun area taman yang sudah ada sejak masa kolonial tersebut.
Walikota Malang Sutiaji membenarkan bahwa ada penundaan pembangunan pedestrian Alun-Alun Tugu Malang. “Pembangunan pedestarian Alun-alun Tugu akan dilaksanakan untuk 2023, lantaran ada keraguan dalam menggunakan anggaran PAK (Perubahan Anggaran Keuangan),” bebernya, usai menghadiri Rapat Paripurna beragendakan Laporan Badan Anggaran DPRD Kota Malang terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 di gedung DPRD Kota Malang, Selasa (20/9/2022).
Dirinya menekankan, hal tersebut merupakan komitmen dan kesepakatan bersama. “Awalnya Pemkot Malang yakin pembangunan pedestrian ini akan rampung di 2022 karena harapan kami pembangunan selesai awal September,” tutur Sutiaji, sembari menegaskan bahwa rencana pembangunan tetap berjalan di 2023.
“Karena waktunya juga lebih panjang. Rencananya pagar akan dihiasi ornamen yang disesuaikan dengan nilai kesejarahannya. Mengingat peletakan batu pertama pembangunan Alun-Alun Tugu dan peresmiannya dilakukan oleh Bapak Proklamator RI. Kawasan ini nantinya akan dilokasir, sehingga tidak banyak orang masuk ke sana,” terangnya. Di akhir pernyataannya, Sutiaji menyampaikan bahwa anggaran pembangunan pedestrian akan dialihkan untuk pengendalian inflasi.
Baca Juga :
Ditemui di tempat yang sama, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengatakan bahwa penundaan pembangunan pedestrian Alun-alun Tugu juga didasari oleh instruksi Menteri Dalam Negeri, dan edaran Kementerian Keuangan yang menyebutkan bahwa daerah wajib berperan dalam mengendalikan inflasi.
“Dan jika ada daerah yang mampu menekan inflasi hingga di bawah empat persen, akan mendapat bantuan DAU (Dana Alokasi Umum) sebesar Rp10 miliar. Dari situ akhirnya kami berhitung matang dengan Pak Wali. Apalagi pembangunan Alun-alun Tugu itu dari segi waktu pengerjaan juga meragukan,” papar Made.
Politisi PDI Perjuangan tersebut juga menyampaikan, bahwa sebelumnya Walikota mewacanakan PAK akan disahkan pada 9 September. “Namun hal tersebut tidak memungkinkan. Akhirnya beliau [Walikota] legowo, dan pembangunan Alun-alun Tugu ditunda untuk 2023, serta anggarannya dialihkan untuk penanganan pengendalian inflasi, termasuk untuk dampak kenaikan BBM,” paparnya.
Menurut Made, pengendalian inflasi disebar di seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Seperti alokasi untuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispangtan), berupa pembelian bibit tanaman untuk ketahanan pangan. Selain itu juga di Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) untuk membantu UMKM.
Terkait rencana pembangunan Alun-Alun Tugu Malang, pejabat asal Bali tersebut menyarankan pembangunan sebaiknya tidak sebatas pedestrian semata. “Tamannya juga harus dibangun. Karena jika hanya pedestrian tanpa membangun taman, maka akan menghilangkan nilai estetikanya,” tutur Made.
Imbas penundaan ini, ujar Made, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) akhirnya mempunyai program padat karya dengan anggaran mencapai Rp2 miliar.
“Monggo, masyarakat yang ingin mengajukan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Untuk SPJ (Surat Pertanggungjawaban) yang mengerjakan semua DPUPRPKP. Tetapi yang mengeksekusi pekerjaan adalah masyarakat,” jelasnya. “Dengan adanya program padat karya ini, kami harapkan dampak kenaikan BBM juga dapat teratasi,” tandas Made. (Har/MAS)
