SURABAYA – malangpagicom
Konflik antara Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang dengan Perumda Tugu Tirta Kota Malang mulai menemukan titik terang. Pada Selasa (13/9/2022), kedua perusahaan pelat merah itu sepakat melakukan dialog guna mendapatkan solusi, dalam sebuah pertemuan bertempat di Kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas Surabaya.
Menurut koordinator Tim Advokasi Forum Penyelamat Sumber Pitu, Zulham Akhmad Mubarrok, mediasi konflik antara Pemkab dan Pemkot Malang berlangsung alot dan sempat diwarnai ketegangan. Dalam mediasi yang berlangsung hingga delapan jam itu, awalnya Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersikukuh menolak membayar restribusi. Sedangkan Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang tetap menolak untuk membuka aliran air.
“Alhamdulillah, meskipun mediasi cukup alot dan memakan waktu berjam-jam, namun akhirnya membuahkan kesepakatan bersama. Tinggal menyisipkan komitmen terhadap petani dan warga terdampak,” ungkap Zulham.
Pihaknya mengaku hadir dalam mediasi konflik tersebut guna menyampaikan aspirasi petani dan warga terdampak. Sebelumnya, Zulham bersama sejumlah warga dan petani yang tergabung dalam Forum Penyelamat Sumber Pitu menyegel tandon air, karena diduga terjadi eksploitasi sumber daya alam.
Baca Juga :
“Awalnya kami menyegel tandon air Sumber Pitu, yang berdampak pada pasokan air bersih ke Kota Malang. Atas nama warga Kabupaten Malang, kami pun berdiskusi dan menerima masukan Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak serta Bupati Malang Sanusi. Sehingga akhirnya kami putuskan untuk membuka segel tandon air tersebut,” bebernya.
Namun Zulham memberikan satu syarat, yakni air bersih yang dikelola PDAM Kota Malang dari Sumber Mata Air Sumber Pitu, yang menunggak selama sembilan bulan, harus digratiskan bagi warga Kota Malang.
“Setelah dibuat kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh keduabelah pihak [Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang] dan saksi-saksi, akhirnya tandon air Sumber Pitu yang disegel sudah dibuka atas nama kemanusiaan,” tutur Zulham.
Adapun isi kesepakatan bersama yang ditandatangani Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang, Samsul Hadi, dan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, M Nor Muhlas, adalah sebagai berikut:
- Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tugu Tirta Kota Malang akan membayar biaya operasional atas pemanfaatan air minum curah yang digunakan sejak berakhirnya perjanjian kerja sama terdahulu, setelah mendapat Legal Assistance dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
- Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tugu Tirta Kota Malang sepakat melanjutkan kerja sama Pemanfaatan Air Baku Sumber Pitu Desa Duwet Krajan, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, dengan mekanisme B-to-B (Bussiness to Bussiness) yang penyusunan perjanjian kerjasamanya sambil menunggu hasil Legal Opinion dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
- Dengan ditandatanganinya kesepakatan bersama ini, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang akan melanjutkan dan menyalurkan produksi air minum curah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tugu Tirta Kota Malang.
Dalam nota kesepakatan bersama tersebut juga dibubuhi tandatangan dua saksi, yakni Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Malang Diah Ayu Kusumadewi dan Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto. Dalam mediasi konflik tersebut juga hadir Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno.
Tetapi kesepakatan bersama tersebut belumlah final. Menurut Zulham, pada Rabu (14/9/2022), Kejaksaan Tinggi akan memanggil Walikota Malang Sutiaji dan Bupati Malang Sanusi. Dirinya pun berharap selanjutnya tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan, terutama petani dan warga pengguna layanan PDAM. (DK99/MAS)
