KOTA MALANG – malangpagi.com
Banyaknya masyarakat yang terjebak investasi bodong, membuat OJK (Otoritas Jasa Keuangan) menggandeng media dalam membantu mensosialisasikan pentingnya pemahaman literasi dan inklusi keuangan.
“Penyelarasan upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan diharapkan dapat meningkatkan perlindungan masyarakat secara finansial,” ujar Azhar Falaqi selaku Kepala Sub Bagian Pengawasan Pasar Modal OJK area Malang, sebagai narasumber dalam acara Sinergi dan Kolaborasi OJK dengan Media, di Coffee Cafe Hotel Grand Mercure Mirama Kota Malang, Minggu (16/4/2023).
“Masyarakat yang sadar literasi keuangan, atau cerdas secara finansial, dapat memahami perencanaan keuangan. Sehingga mampu mengambil keputusan keuangan untuk mencapai tujuan keuangan mereka,” sambungnya.
“Adapun inklusi keuangan merupakan bagian penting dari sosial ekonomi. Yaitu inklusivitas terhadap akses keuangan yang tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat di suatu negara dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas sistem keuangan, inisiatif pengentasan kemiskinan, serta sebagai upaya mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat,” tambah Azhar.
Selain upaya peningkatan literasi dan inklusi. OJK juga melakukan berbagai upaya preventif untuk melawan investasi ilegal. Seperti melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi ilegal, knowledge sharing dengan penegak hukum dan regulator di daerah, serta penyebaran berbagai informasi melalui media.
“Teman-teman media biasanya kami ajak bekerja sama dan berkolaborasi. Memberikan informasi kepada masyarakat,” terang Azhar.
Pihaknya juga menjelaskan bahwa rendahnya literasi keuangan memiliki sejumlah dampak. Antara lain tingginya pengaduan di sektor jasa keuangan, penggunaan produk keuangan yang tidak sesuai, pengelolaan keuangan yang tidak optimal, dan banyaknya masyarakat yang terjebak investasi ilegal. “Maka dari itu, kami selalu memberikan informasi kepada masyarakat, agar mengerti terhadap literasi maupun inklusi keuangan,” tegas Azhar.
Dirinya tak memungkiri, secara nasional terdapat gap antara literasi dan inklusi. Hal ini disebabkan karena faktor kondisi geografis sebagai negara kepulauan, sehingga tidak menutup kemungkinan ada perbedaan cara pandang. “Selain itu, kurangnya akses internet, dan masih belum banyak jasa keuangan yang menjamah tempat-tempat terpencil,” sebutnya.
Oleh karena itu, OJK bersinergi dengan media, guna memberikan informasi kepada masyarakat dalam meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di berbagai tempat.
Tak hanya itu, ke depan pihaknya juga akan bekerjasama dengan pemerintah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). “Kami telah melakukan mapping atau pemetaan lokasi terhadap kondisi literasi dan inklusi tinggi, agar tidak salah sasaran dalam memberikan informasi ataupun pemberian akses keuangan kepada masyarakat di suatu daerah,” jelas Azhar.
“Kami juga mencanangkan waspada investasi, supaya masyarakat tidak terjebak lagi dengan investasi legal atau investasi bodong,” tandasnya. (Har/MAS)