BOYOLALI – malangpagi.com
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, berharap insiden kekerasan terhadap pendukung pasangan calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, di Jalan Perintis Kemerdekaan, depan Markas Kompi Senapan B Yonif 408/Suhbrastha, Boyolali, Jawa Tengah, pada Sabtu (30/12/2023) lalu dapat menjadi pelajaran berharga.
Pihaknya menyetujui pernyataan Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Jenderal (Purn) Andika Perkasa, terkait kekerasan yang dialami oleh pendukungnya oleh sejumlah oknum TNI di Boyolali. Sebelumnya, Andika menyangkal klarifikasi Dandim Boyolali yang meyebut adanya kesalahpahaman. Berdasarkan video yang beredar, mantan Panglima TNI itu menegaskan bahwa yang terjadi adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan.
“Apa yang diungkapkan oleh Pak Andika Perkasa selaras dengan pandangan kami. Karena kebenaran pasti akan terungkap. Kami memahami kekhawatiran yang berlebihan dari pendukung Prabowo terhadap pasangan Ganjar-Mahfud,” kata Hasto, dalam konferensi pers menyambut tahun 2024 yang digelar di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (2/1/2024).
Pihaknya pun mengutuk insiden kekerasan terhadap Relawan Pejuang Demokrasi (Repdem) Muhandi Mawanto di Boyolali. “Inilah yang kami kutuk. Demokrasi harus didasarkan pada nilai-nilai yang baik. Bukan pada nilai-nilai etik yang tidak benar. Tetapi harus didasarkan pada kebenaran di dalam nurani,” ungkapnya Hasto, dikutip dari Liputan 6.
Baca Juga :
Di samping itu, Hasto juga menyoroti sisi kemanusiaan dari tindakan Ganjar Pranowo didamping istrinya, Siti Atikoh, untuk menengok relawan korban kekerasan yang dirawat di rumah sakit. Ia berharap agar kejadian serupa tidak terulang, terutama menjelang Pemilu 2024.
“Kami berharap kejadian ini menjadi pelajaran terbaik bagi kita. Tidak boleh ada lagi kejadian di mana aparat TNI-Polri dan aparat Presiden tidak netral. Negara harus, harus, harus netral. Terutama Panglima TNI dan Kapolri yang telah menandatangani deklarasi damai, pakta integritas terhadap satu kesatuan antara pernyataan dan perbuatan,” tegas Hasto.
Proses hukum yang transparan juga menjadi fokus perhatian PDIP. Paskaria Tombi dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi PDIP menyatakan bahwa pelaku di Boyolali telah ditahan. Pihaknya pun meminta agar proses hukum berjalan transparan dan tuntas.
“Kami meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk memproses hukum para pelaku secara transparan,” kata Paskaria, sembari menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan tidak dapat dibenarkan, dan harus ditolak atas dasar apapun.
Denpom IV/Surakarta telah menetapkan enam prajurit TNI sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan terhadap relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali. Paskaria Tombi menekankan bahwa PDIP menginginkan mekanisme hukum pidana militer berjalan secara independen, dan TNI tidak dapat melakukan intervensi dalam proses tersebut. (Ale/MAS)
