KOTA MALANG – malangpagi.com
Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mulai mengeksekusi pembongkaran pagar dan pot di Lantai 3 Pasar Besar Malang, Selasa (21/4/2026). Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut hasil kajian teknis yang menemukan adanya potensi kerusakan konstruksi yang membahayakan
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa Dinas PUPRPKP telah melakukan uji konstruksi sebelum pembongkaran dilakukan. Hasilnya, tidak hanya pot yang harus dibongkar, tetapi juga bagian pagar karena ditemukan adanya konstruksi yang terputus dan berisiko ambrol.
“Ini kami lakukan karena ada kekhawatiran terhadap kondisi konstruksi. Sudah dikaji, ada retakan dan potensi bahaya, sehingga harus segera dibongkar,” ujarnya.
Ia menyebut, proses pembongkaran dilakukan secara hati-hati untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan. Untuk pekerjaan dengan tingkat risiko tinggi, pembongkaran akan dilaksanakan pada malam hari saat aktivitas pasar sudah berhenti.
Baca Juga :
“Kalau yang ringan dilakukan siang hari, tapi yang berat kita lakukan malam hari agar lebih aman karena tidak ada pedagang maupun pembeli,” jelasnya.
Pembongkaran ini melibatkan lintas organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya PUPRPKP sebagai leading sector teknis, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Terkait anggaran, Wahyu mengakui bahwa pembongkaran insidentil seperti ini berpotensi lebih boros. Namun, karena bersifat darurat, kegiatan dilakukan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada di masing-masing OPD tanpa pos anggaran khusus.
“Ini kami anggap kerja bakti. Tidak ada anggaran khusus, semua dilakukan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD,” jelasnya.
Wahyu juga menyoroti pentingnya kesadaran pedagang terkait rencana penanganan Pasar Besar Malang secara menyeluruh. Menurutnya, pemerintah telah berupaya maksimal melakukan pendekatan, namun belum ada kesepakatan bersama di kalangan pedagang.
“Kami berharap ini dipahami sebagai kepentingan bersama. Kalau terjadi sesuatu, pemerintah yang disalahkan, padahal upaya sudah maksimal,” tegasnya. (YD)
