JAKARTA – malangpagi.com
Organisasi Pengurus Pusat Kickboxing Indonesia (PPKBI) tengah dilanda persoalan internal yang serius. Dalam sidang kode etik yang digelar secara virtual, terungkap berbagai dugaan masalah, mulai dari tata kelola keuangan yang dinilai tidak transparan, pengabaian atlet dan wasit di ajang internasional, hingga dugaan pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Sidang tersebut menjadi sorotan setelah video berdurasi 58 menit 52 detik yang diunggah kanal YouTube Altin Sports TV pada 22 April 2026 menampilkan Albertus Fenanlampir, Kepala Bidang Pembinaan Prestasi PPKBI, sebagai pihak terperiksa. Namun alih-alih bersikap defensif, Albert –sapaan akrabnya– justru memanfaatkan forum itu untuk mengungkap berbagai persoalan yang terjadi di internal organisasi.
Profesor Ilmu Olahraga dari Universitas Pattimura Ambon tersebut menyatakan tidak gentar menghadapi risiko pemecatan demi menyuarakan apa yang ia sebut sebagai kebenaran dan kepentingan nasional.
Warisan PON Medan: Kekacauan dan Utang
Salah satu sorotan utama adalah pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 di Medan. Albert menilai penyelenggaraan ajang tersebut jauh dari standar kelayakan. Ia menggambarkan situasi yang penuh kekacauan, mulai dari konflik antar pengurus hingga perselisihan antara atlet dan pelatih yang bahkan terekam dan tersebar luas.
Baca Juga :
Menurutnya, ketidakhadiran Ketua Umum PPKBI dalam ajang tersebut turut memperburuk situasi dan mencerminkan pengabaian tanggung jawab. “Kalau kita melihat bahwa ketidakhadiran Ketua Umum dalam event PON ini, dampaknya itu sangat besar. Dan kemudian kita lihat bahwa penyelenggaraan event PON yang pertama di Medan, itu carut marut,” sebut Albert, di hadapan tiga anggota Dewan Etik PPKBI yang diketuai Sahat Damanik.
Selain itu, penulis buku “Tes dan Pengukuran dalam Olahraga” tersebut mengungkap adanya persoalan utang, termasuk honor enam wasit juri internasional (WAKO) yang belum dibayarkan hingga satu tahun setelah gelaran PON 2024. Masalah tersebut baru diselesaikan di Kamboja, setahun kemudian, setelah adanya tekanan dalam forum internasional.
Albert juga menyinggung praktik pengelolaan perlengkapan yang dinilainya tidak profesional. Beberapa pengurus provinsi disebut belum menerima perlengkapan tanding yang telah dibeli untuk PON 2024 silam. Tah hanya itu, Ia turut menyoal sertifikat grading Kickboxing yang hingga hampir satu tahun berlalu belum juga diterbitkan.
Skandal Internasional dan Sorotan Nasionalisme
Permasalahan tidak berhenti di tingkat nasional. Albert menyoroti pengalaman saat mengikuti Kejuaraan Kickboxing Asia di Kamboja pada Oktober 2024, di mana ia mengaku berangkat menggunakan biaya pribadi.
Dalam forum internasional tersebut, dirinya mengaku menghadapi teguran keras terkait utang organisasi kepada Federasi Kickboxing Dunia, WAKO. Albert pun mempertanyakan kejelasan tanggung jawab atas utang-utang tersebut yang dinilai tidak transparan. “Utang-utang ini menjadi tanggungjawab siapa? Tanggungjawab inilah yang tidak kelihatan,” tegasnya.
“Jadi kita meninggalkan utang yang banyak, tidak membayarkan, dan tanpa informasi. Sehingga kemudian itu dipertanyakan dan dimintakan kepada orang-orang yang bukan memiliki kewenangan atau kompetensi untuk itu. Dimintakan kepada pelatih, wasit, dan pengurus-pengurus kami yang bertindak mengatasnamakan PPKBI. Itu yang menjadi masalah,” sambung pria kelahiran Banjarmasin tersebut.
Selain itu, Albert mengkritik sikap organisasi yang dianggap membiarkan sejumlah persoalan serius. Termasuk deportasi terhadap salah satu pengurus PPKBI dalam SEA Games 2025 di Thailand. “Bahkan yang paling saya sayangkan, ada pengurus PPKBI yang dideportasi. Tapi kemudian kita hanya menonton saja. Di mana rasa nasionalisme kita?” keluhnya.
Lebih jauh, pria 58 tahun itu juga menyinggung dugaan kasus pelecehan seksual oleh oknum Ketua Umum Pengprov Jawa Timur, yang dinilai tidak ditangani secara tegas dan justru berlarut-larut. Ia menilai hal ini mencoreng nama organisasi dan menimbulkan rasa malu di kalangan internal.
“Bahkan yang bermasalah, yang menurut saya paling krusial, bahwa PPKBI itu membela dan mendukung apa yang dilakukan oleh Ketua Pengprov Jawa Timur terhadap (kasus) pelecehan seksual. Dan itu dibiarkan sangat lama. Kita malu semua,” ucap Albert lantang.
“Kalau itu dilakukan, kenapa sidang kode etik itu ditahan begitu lama? Bahkan atlet kita itu diinterogasi macam-macam, dibujuk segala macam. Itu kan nggak benar,” lanjutnya.
Dugaan Pelanggaran AD/ART dan Minimnya Transparansi
Albert juga menilai bahwa PPKBI telah menyimpang dari aturan internalnya sendiri. Ia menuding adanya pergantian pengurus inti secara sepihak tanpa mengikuti mekanisme yang diatur dalam AD/ART. “Dari sisi organisasi sendiri, saya melihat bahwa pergantian kepengurusan inti PPKBI itu mengabaikan AD/ART kita,” jelasnya.
“Seyogyanya, pemberhentian apalagi itu terkait dengan KSB [Ketua-Sekretaris-Bendahara], kita wajib mengikuti aturan-aturan yang sudah ada di dalam PPKBI. Dasar anggaran rumah tangga sebenarnya sudah cukup jelas mengatur tentang itu. Diplenokan juga kami tidak tahu. Bendahara umum disingkirkan. Sekjen juga demikian,” tutur Albert.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Wushu Provinsi Maluku itu mengkritik tidak adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan organisasi, termasuk laporan pertanggungjawaban yang tidak pernah disampaikan kepada pengurus terkait.
Kondisi ini, menurutnya, memicu ketidakpuasan yang berujung pada digelarnya pertemuan Silaturahmi Nasional (Silatnas) pada 8 Februari 2026 di Jakarta, yang dihadiri sekitar 20 pengurus provinsi.
“Dan saya merasa kalau Silatnas itu niatnya positif, untuk memperoleh banyak masukan. Kemudian diberikan informasi kepada PPKBI untuk menyelesaikannya. Apakah itu ada salahnya? Karena setiap kita dalam hal melakukan Rakernas, Mokernas, apapun itu, kita pasti ada pembahasan internal antara masing-masing kita, menyiapkan draft, baru kemudian menyampaikan secara formal. Dan yang kami lakukan di sana.”
“Adapun tujuan niat kami adalah baik. Karena kami mengundang juga Ketua Umum PPKBI untuk hadir. Kami tidak mengatasnamakan siapapun. Dan kami melihat bahwa keberadaan PPKBI yang tidak sesuai dengan harapan kami, maka kami bersama-sama berniat untuk mari kita kumpul-kumpul. Kita berdiskusi, menemukan hal-hal penting, krusial, dan kita sampaikan ke PPKBI. Dan kalau bisa kita selesaikan di luar forum, yang dikatakan oleh AD/ART, atau yang tercantum di dalam AD/ART,” papar Albert.
Dugaan Intervensi Ketua Umum
Albert turut mengungkap dugaan intervensi Ketua Umum terkait proses pencalonan dalam Musyawarah Nasional (Munas) mendatang. Ia mengaku pernah diminta untuk mendukung kandidat tertentu. Meskipun menurutnya hal tersebut bertentangan dengan aturan AD/ART yang telah menetapkan kriteria calon Ketua Umum.
Tindakan tersebut Ia nilai mencederai prinsip demokrasi dalam organisasi. “Saya itu sudah dihubungi oleh Pak Ketua Umum, untuk juga berpihak atau mengusulkan salah satu kandidat calon Ketua Umum PPKBI. Meskipun bermasalah karena kita menabrak aturan kita,” sebut Albert.
“Di dalam aturan kita sudah tegas-tegas menyatakan siapa-siapa yang boleh dan berhak untuk dicalonkan sebagai calon Ketua Umum PPKBI. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Kita mendorong orang di luar dari apa yang semestinya diisyaratkan oleh Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga kita,” lanjutnya.
Kritik terhadap Sidang Kode Etik
Dalam persidangan tersebut, Albert juga mempertanyakan legitimasi Dewan Etik. Ia menilai sidang bersifat diskriminatif karena hanya menyasar pihak-pihak yang kritis terhadap organisasi. Menurutnya, pelanggaran yang diduga dilakukan oleh pengurus inti, termasuk Ketua Umum, tidak pernah diproses secara etik.
Ia bahkan mempertanyakan apakah sidang tersebut merupakan upaya penegakan etika atau justru bagian dari skenario untuk menyingkirkan pihak tertentu. “Model sidang kode etik ini adalah penggiringan ataukah menjalankan skenario untuk memberhentikan kami dengan cara-cara yang sudah disiapkan. Ataukah kemudian ini melaksanakan tugas untuk melakukan sidang kode etik yang benar,” ucap Albert.
Siap Dipecat Demi Prinsip
Di akhir pernyataannya, Albert menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mencari keuntungan pribadi dari keterlibatannya di dunia Kickboxing. Ia bahkan mengaku kerap membiayai sendiri berbagai kegiatan, termasuk dukungan kepada atlet.
“Saya siap dipecat,” tegas dosen dan peneliti di FKIP Universitas Pattimura itu.
Namun Ia menekankan bahwa harga diri dan nasionalisme harus menjadi prioritas utama. Ia juga menyerukan pembenahan menyeluruh dalam tubuh organisasi. Dimulai dari tingkat pimpinan hingga ke bawah. “Jika organisasi ini ingin sehat, benahi dulu dari kepala hingga ke bawah. Jangan hanya memotong bagian yang dianggap mengganggu,” tutupnya. (Red)
