malangpagi.com, MALANG –
Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia (RI), Saifullah Yusuf menargetkan di tahun 2026 bisa mencapai nol persen kemiskinan ekstrem. Target tersebut ditopang melalui program sekolah rakyat untuk menekan kemiskinan ekstrem yang terjadi di Indonesia.
Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan, peningkatan kesejahteraan rakyat ini harus didukung oleh setiap daerah, seperti halnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) dan Pemerintah Kota Malang (Pemkot Malang) yang memiliki visi misi sejalan dengan Presiden RI Prabowo Subianto.
“Target kami kemiskinan ekstrem bisa nol persen di tahun 2026 dan angka kemiskinan turun di bawah 5 persen di tahun 2029,” ujar Gus Ipul saat ditemui di Kota Malang, Jumat (2/5/2025)
Ia mengungkapkan, program sekolah rakyat yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo menjadi salah satu cara ampuh untuk menuju target nol persen kemiskinan ekstrem.
Baca Juga :
“Sekolah rakyat ini masih terus dimatangkan. Di Jatim juga sedang diupayakan Gubernur,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, program sekolah rakyat sendiri nantinya akan mewadahi bagi siswa-siswi jenjang SD hingga SMA. Nantinya, mereka yang dari keluarga tak mampu, bisa bersekolah secara gratis lewat program sekolah rakyat.
“Tata kelola juga udah dirancang sedemikian rupa agar tak terjadi penyelewengan atau penyimpangan,” tegasnya.
Nantinya, para tenaga pendidik di sekolah rakyat akan diseleksi secara ketat untuk memastikan kualitas pendidikan yang merata.
“Itu juga bisa saja (menggandeng perguruan tinggi). Kita akan siapkan yang terbaik untuk semuanya demi pendidikan yang merata,” katanya.
Tak hanya itu, ia juga memastikan bahwa sekolah rakyat sama dengan sekolah sekolah lain pada umumnya, termasuk soal ijazah.
“Ijazahnya (dari Sekolah Rakyat) ya sama seperti sekolah biasa lah,” tegas Gus Ipul.
Menurutnya, lulusan siswa dari Sekolah Rakyat juga bisa melanjutkan pendidikan jenjang selanjutnya di sekolah umum, termasuk perguruan tinggi. Dikatakan, pengembangan pendidikan Sekolah Rakyat telah dirancang oleh Kementerian Pendididikan Dasar dan Menengan (Kemendikdasmen) RI.
“Ada multi entry dan multi exit, itu udah dirancang oleh Kemendikdasmen. Sehingga sekolah ini memang fleksibel, kapasitasnya bisa beda beda, bisa ada yang lebih cepat dan lebih lambat. Tentu semua akan diajarkan sesuai kapasitas dan kemampuan masing masing,” tuturnya.
Untuk memastikan kualitas pendidikan pada Sekolah Rakyat, Gus Ipul menjelaskan bahwa Gubernur memiliki wewenang untuk menyaring guru pendidik terbaik. Tata kelola Sekolah Rakyat pun juga telah dirancang sedemikian rupa agar tak ada penyelewengan atau pelanggaran.
“Terutama dalam sekolah berasrama ini kan kadang ada hal hal yang dikhawatirkan seperti bullying, kekerasan seksual dan lainnya. Nah sekolah ini dari awal dirancang untuk bisa memitigasi sekaligus mencegah itu,” urai Gus Ipul.
“Makanya semua yang terlibat di Sekolah Rakyat adalah mereka yang telah lolos tes. Mulai kepala sekolah, guru dan lainnya harus lulus tes yang ketat,” tandasnya. (Rz/YD)
