SAMPANG, Malangpagi.com
Polemik Rancangan Undang-undang Haluan Idiologi Pancasila atau kita kenal RUU HIP , mendapat respon keras Habaib , Ulama , Kiyai dan ratusan Ormas Islam yang ada di Kabupaten Sampang
Sejumlah Habaib dan Ulama tersebut diantaranya adalah, KH Djakfar Sodiq , KH Mahrus Abdul Malik , KH Faruq Alawy , KH Muktamar Shinhaji dan KH Nurun Tajalla .
Dalam orasinya yang di pimpin KH Djakfar Sodiq sebagai Koordinator lapangan , Massa menuntut agar DPR RI bersama Pemerintah Menghentikan dan mencabut RUU HIP dari Program Legislasi Nasional, Serta meminta Ketua DPRD Kabupaten Sampang untuk menyampaikan pernyataan sikap para Habaib Ulama dan Kiyai se-Kabupaten Sampang, Senin 06-07-2020
Adapun pernyataan sikap tersebut
1. Mengutuk dan menolak segala upaya apapun yang merusak Pancasila sebagai konsensus para funding father Bangsa Indonesia , baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun Lembaga Pemerintah
2. Menolak terhadap hidupnya ajaran Komunisme, Marxisme , dan leninisme di Bumi Nusantara , baik secara gerakan Kemasyarakatan maupun Politik
3. Mendesak kepada pihak yang berwenang untuk tidak hanya menundanya tetapi membatalkan RUU HIP tersebut secara permanen.
4. Menuntut siapapun yang ada di balik wacana munculnya serta pembahasan RUU HIP di DPR agar diadili sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
5. Menghimbau kepada seluruh umat islam agar terus waspada terhadap potensi munculnya faham yang merusak pancasila serta kebangkitan komunisme.
Baca Juga :
Koordinator Lapangan (Korlap),KH Djakfar Sodiq menyampaikan, bahwa aksi ini dilakukan karena tidak adanya perkembangan atas apa yang disampaikan dalam aksi dua bulan sebelumnya.
” Kami tidak ada target , hanya saja aksi ini sebagai bentuk menagih apa yang sudah kami sampaikan pada 19 Mei bulan yang lalu , karena DPRD sampai saat ini belum memberikan jawaban apakah sudah tersampaikan peryataan sikap kami ke DPR RI ” pungkasnya.
Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Sampang Fadhol Abdul Rohim dalam sambutannya berjanji, dalam waktu secepatnya surat pernyataan sikap akan segera disampaikan kepada DPR RI via Faksimile.
Reporter: Ali
Editor: Tim Redaksi
