![](https://malangpagi.com/wp-content/uploads/2023/06/Paripurna-2706-1.jpg)
KOTA MALANG – malangpagi.com
Wakil Walikota Malang Sofyan Edi Jarwoko menyampaikan pendapatan daerah tahun anggaran 2022 mencapai 104,98 persen. Yaitu terealisasi sebesar Rp2.171.753.457.135,85 dari pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar Rp2.068.666.283.032.
“Sehingga terdapat pelampauan target sebesar Rp103.087.174.103,85 yang berasal dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah,” beber pria yang akrab disapa Bung Edi itu, dalam Rapat Paripurna beragendakan Penyampaian Penjelasan Walikota terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2022, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Selasa (27/6/2022).
Wawali menyebut, PAD Kota Malang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Sedangkan untuk pendapatan transfer meliputi dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana penyesuaian, pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi, dan pendapatan bagi hasil lainnya.
Lebih lanjut, politisi Golkar tersebut mengungkapkan bahwa belanja terserap di tahun 2022 mencapai 89,97 persen. “Namun ada bagian penting yang tidak terserap karena ada efisiensi, dan ada program yang tidak terealisasi. Contoh, pembebasan kawasan parkir yang ada di kawasan Malang Heritage kemarin, dan itu adalah bagus. Sehingga kami tidak mengalami kesalahan,” ujarnya.
![](https://malangpagi.com/wp-content/uploads/2023/06/Paripurna-2706-2.jpg)
Dirinya pun menyinggung untuk dana Belanja Tak Terduga (BTT) yang dianggarkan sebesar Rp39.164.020.138 hanya terealisasi sebesar Rp6.381.986.372, atau terserap sebesar 16,3 persen.
“Ternyata kami menyiapkan BTT sekian persen dari APBD. Alhamdulillah, pandemi Covid-19 ini tidak berlanjut. Artinya sudah selesai. Sehingga SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) di BTT cukup besar. Maka dari tahun ke tahun pelaksanaan APBD ini semakin baik, dan menjadi dasar dalam rangka untuk penyusunan serta pelaksanaan APBD ke depan,” terang Bung Edi.
Selanjutnya, pihaknya memberikan kesempatan kepada anggota legislatif untuk memperdalam pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2022 ini. “Dan tentunya kami dari Perangkat Daerah akan mengikuti agenda rapat kerja serta rapat dinas dengan DPRD. Insyaallah, kami akan mengikuti prosesnya yang ada di DPRD,” tutur pecabat asli Arek Malang itu.
Dalam kesempatan tersebut, Bung Edi juga menegaskan akan terus berupaya agar APBD Kota Malang lebih baik. “Makanya kami setiap bulan selalu kontrol berapa yang diserap, berapa yang sudah tersalurkan. Setiap triwulan juga demikian. Sampai setengah semester terus dikawal. Dan ini harus benar. Tidak boleh salah. Sudah dianggarkan, tetapi ketika pelaksanannya ada kesalahan, contohnya pembebasan lahan tadi, sebaiknya tidak dilaksanakan,” bebernya.
“Sehingga mulai dari proses perencanaan hingga sampai pada saat pelaksanaannya pun harus betul-betul benar. Mulai dari sisi pendapatan, belanja diadakan kontrol pengawalan setiap bulan, triwulan, dan seterusnya. Saya kira ini butuh dukungan bersama terutama dari anggota DPRD Kota Malang,” imbuh Bung Edi.
![](https://malangpagi.com/wp-content/uploads/2023/06/Paripurna-2706-3.jpg)
Dalam kesempatan tersebut, dirinya tak lupa mengucapkan terimakasih atas kinerja dari Perangkat Daerah bersama DPRD untuk pengawasannya. Sehingga Kota Malang mampu mencapai predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). “WTP ini capaiannya tidak mudah. Walaupun itu sebetulnya kewajiban kita untuk mencapai Wajar Tanpa Pengecualian. Sekali lagi kita patut bersyukur,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kota Malang, Asmualik, memberikan tanggapan terkait tingginya SILPA yang mencapai hampir Rp500 miliar. “Jadi cukup tinggi juga. Ini yang kemudian harus kami dalami. Kenapa kok SILPA masih tinggi. Ada apa dengan perencanaannya? Sehingga harapan kami SILPA itu semakin menurun, agar dana itu betul-betul terserap dan dimanfaatkan oleh masyarakat, atas ketepatan dalam perencanaan kita dalam anggaran setiap tahunnya,” tutur Asmualik.
Dirinya pun mempertanyakan, apa yang menjadi kendala sehingga SILPA masih tinggi.” Ini yang masih kami dalami. Kan kami juga mau membandingkan per tahun juga. Tahun ke satu, dua, dan ini juga akan kami bandingkan. Kemudian mungkin kami minta ke komisi-komisi untuk mendalami ini,” ucapnya.
“Karena bagaimanapun SILPA ini dari awal start kami sebagai dewan itu sudah kami soroti. Ini kan berarti laporannya sudah tahun ketiga. Nanti akan dicarikan pembanding, sehingga bisa dipetakan oleh komisi,” sambung Asmualik.
Terlepas dari itu semua, dirinya tidak menampik bahwa anggota legislatif mengetahui perencanaan anggaran. “Namun, pelaksanaan eksekusinya di eksekutif. Nanti kami akan lakukan hearing-hearing bersama komisi,” terangnya.
Politisi dari dapil Blimbing itu pun mengemukakan, tren SILPA di tahun ketiga sudah mulai turun. “Dulu SILPA hampir Rp700 miliar. Nah ini, sudah di bawah Rp500 miliar. Masih besar memang. Tapi ada kecenderungan turun. Nah makanya, ini kalau kami dalami dan petakan harapannya dapat semakin turun,” jelas Asmulik.
Baginya, tahun politik maupun tidak, proses kehidupan di Kota Malang tetap harus berjalan dengan baik. “Artinya penganggaran harus pro pada kesejahteraan rakyat. Jadi jangan sampai terkendala gara-gara tahun politik,” sebutnya.
“Walaupun memang anggaran di tahun politik ini agak lebih besar dari tahun sebelumnya. Karena kan KPU harus dianggarkan, dan sebagainya. Tapi tetap jangan sampai itu mengurangi hak-hak masyarakat,” tutup Asmualik. (Har/MAS)