KOTA MALANG – malangpagi.com
KPU Kota Malang memprediksi akan terjadi ketidakseimbangan antara jumlah surat suara Pemilu 2024 dan jumlah pemilih di Kota Malang yang disebabkan adanya Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
Banyaknya jumlah perguruan tinggi membuat DPTb di Kota Malang mampu mencapai 20 ribu orang. Padahal, surat suara cadangan yang tersedia hanya sekitar 13 ribu. “Sesuai aturan Pemilu 2024, alokasi surat suara cadangan adalah sebesar 2 persen per TPS,” kata Komisioner KPU Kota Malang, Nur Zaini Wika Utomo, Senin (18/12/2023).
“Secara umum, kuota surat suara cadangan adalah 2 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). DPT di Kota Malang mencapai 651.758, dengan total TPS sebanyak 2.452,” urainya.
Lebih lanjut Zaini menjelaskan, rata-rata jumlah DPT di setiap TPS adalah 300 orang. Ini berarti kuota surat suara cadangan hanya enam pax per TPS.
Baca Juga :
Menanggapi hal tersebut, KPU mengimbau mahasiswa di wilayah Jawa Timur untuk kembali dan berpartisipasi di daerah asal mereka. “Kami berencana meminta dukungan dari pihak kampus untuk melakukan sosialisasi terkait hal ini,” tutur Zaini.
Pihaknya menekankan, jika mahasiswa dari luar daerah tetap memilih di Kota Malang, kemungkinan mereka akan kehilangan setidaknya satu surat suara.
Hal ini terutama berlaku untuk pemilihan anggota DPRD Kota atau Kabupaten, karena pemilih non-warga Kota Malang tidak berhak memilih calon legislatif DPRD Kota Malang. “Jika mahasiswa berasal dari Kabupaten Malang, kehilangan satu suara saja. Namun, bagi mereka yang berasal dari luar Malang Raya, mereka kehilangan hak memilih calon legislatif DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, dan DPR RI,” jelasnya.
Terpisah, Komisioner Bawaslu Kota Malang Mohammad Hasbi Ash Shidiqqy mengatakan bahwa potensi kekurangan surat suara juga menarik perhatian pihaknya. “Dalam Pemilu 2019, kekurangan surat suara mencapai 7 ribu. Dengan rincian, surat suara cadangan sebanyak 13 ribu, sementara pemilih tambahan mencapai 21 ribu. Insiden tersebut menyebabkan sebagian mahasiswa tidak mendapatkan hak pilih, dan terjadi demonstrasi di wilayah Sumbersari,” ucapnya
Berdasarkan pengalaman tersebut, Hasbi mengungkapkan bahwa Kecamatan Lowokwaru perlu mendapat perhatian khusus terkait potensi DPTb. Mengingat sebagian besar kampus berlokasi di wilayah tersebut. (MK/MAS)
