KOTA MALANG – malangpagi.com
Polemik rencana pembangunan di Perumahan Griyashanta, RW 12, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, yang kini bergulir hingga ke ranah hukum, dinilai dipicu oleh minimnya komunikasi antara seluruh pihak terkait. Mulai dari warga, pemerintah, hingga pemilik lahan yang berbatasan langsung dengan kawasan perumahan tersebut.
Di tengah proses mediasi yang sedang berjalan, warga mendesak adanya keterbukaan informasi agar persoalan tidak berlarut-larut. Ketua RT 5 RW 12, Arif Rahman Hakim menyebut, hingga kini warga belum mendapatkan penjelasan yang utuh terkait rencana pembangunan, khususnya mengenai rencana jalan tembus yang menjadi sumber utama polemik.
“Warga merasa tidak mendapatkan penjelasan yang jelas. Padahal yang dibutuhkan itu komunikasi dua arah yang nyaman dan terbuka, bukan kesan memaksakan proses atau keputusan,” ujar Hakim, Jumat (16/1/2026).
Hakim menegaskan, dirinya justru mendorong agar ruang komunikasi tetap dibuka, baik dalam proses mediasi di pengadilan maupun di luar mekanisme tersebut. Menurutnya, kepentingan pembangunan yang dimiliki pemerintah seharusnya dapat dipertemukan dengan kebutuhan dan kekhawatiran warga.
Baca Juga :
“Pemkot punya kepentingan pembangunan, warga juga punya kebutuhan. Dua hal ini seharusnya bisa dipertemukan di satu titik temu, asalkan dikomunikasikan dengan baik,” katanya.
Meski belum mengetahui secara pasti aturan komunikasi di luar proses mediasi hukum, Hakim menilai dialog tetap menjadi langkah penting agar konflik tidak terus berlarut. Ia juga menegaskan bahwa warga pada prinsipnya tidak menolak pembangunan, namun menyoroti proses komunikasi dan sosialisasi yang dinilai belum maksimal.
“Dalam perencanaan tata kota, bisa saja ada tahapan yang terlewat. Selama masih ada waktu, seharusnya bisa diperbaiki dan disosialisasikan kembali,” ujarnya.
Senada, Ketua RT 1 RW 12, Hendi Suryo Leksono menyampaikan bahwa meski wilayahnya tidak berbatasan langsung dengan lokasi tembok yang dipersoalkan, dampak polemik dirasakan oleh seluruh warga RW 12.
“Di RW 12 ada delapan RT. Yang berbatasan langsung memang RT 8, tapi dampaknya dirasakan semua warga,” jelas Hendi.
Ia berharap konflik yang hingga kini bergulir di ranah hukum tersebut dapat diselesaikan secara bijak.
“Penyelesaian tidak harus dimaknai sebagai setuju atau menolak secara mutlak, melainkan mencari jalan tengah yang dapat diterima bersama,” terangnya.
Hendi juga menyoroti terputusnya komunikasi antara warga dengan pihak kelurahan maupun instansi terkait, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Akibatnya, warga hanya menerima informasi secara sepihak dan tidak utuh.
“Pak RW sempat menyampaikan adanya tower di belakang dengan kapasitas mencapai ratusan ribu orang. Kalau memang ada, tentu mengganggu. Kami ingin mengetahui informasi yang benar langsung dari penjelasan resmi,” ujarnya.
Menurut Hendi, Kota Malang yang relatif tidak terlalu luas seharusnya memudahkan koordinasi antar pihak. Ia menilai informasi yang terlanjur beredar di masyarakat perlu segera diluruskan melalui komunikasi yang terbuka dan transparan.
Ia juga berharap adanya pertemuan langsung dengan pemilik lahan agar warga mendapatkan gambaran utuh mengenai rencana pembangunan ke depan. Terlebih, di sekitar lokasi terdapat sekolah yang berpotensi terdampak apabila kawasan tersebut nantinya dijadikan jalan umum.
“Warga tidak serta-merta menolak. Yang diminta itu dialog terbuka dan transparansi,” tegasnya.
Hendi menambahkan, sikap warga saat ini masih beragam, ada yang menolak, ada yang setuju, dan tidak sedikit pula yang masih bingung akibat minimnya informasi. Oleh karena itu, ia mendorong klarifikasi dilakukan secara terbuka dengan melibatkan warga secara langsung, bukan hanya melalui perwakilan.
Situasi semakin sensitif setelah adanya laporan tembok di lokasi tersebut roboh secara paksa oleh oknum tertentu. Peristiwa itu membuat warga semakin berhati-hati dan berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara terbuka, damai, dan berkeadilan.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari pengurus RT lainnya. Saat dikonfirmasi, Ketua RT 7 dan RW 8 belum memberikan respons. (YD)
