MALANG – malangpagi.com
Pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai menjadi kunci dalam mendukung percepatan pembangunan Malang Raya Megapolitan sekaligus mendorong Koridor Selatan Jawa Timur sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Aparatur pemerintah dituntut memiliki kemampuan yang tidak hanya berorientasi pada administrasi, tetapi juga mampu membangun kolaborasi, inovasi, dan pelayanan publik yang adaptif.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) III Malang, Asep Kusdinar, saat membuka kegiatan Fasilitasi Perencanaan Pengembangan Kompetensi Kampus Satelit Tahun 2026 yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur di Kantor Bakorwil Malang, Rabu (22/7/2026).
Forum tersebut menjadi bagian dari penyusunan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN Tahun 2027 yang diselaraskan dengan arah pembangunan daerah dan karakteristik masing-masing wilayah.
Asep menegaskan, pola pengembangan kompetensi ASN perlu beralih dari pendekatan supply driven menjadi demand driven, sehingga pelatihan yang diberikan benar-benar menjawab kebutuhan organisasi dan tantangan pembangunan.
Baca Juga :
“Pembangunan kawasan tidak mungkin berjalan optimal tanpa ASN yang memiliki kompetensi yang tepat. Karena itu, pengembangan kompetensi harus disusun berdasarkan kebutuhan organisasi, potensi wilayah, dan tantangan pembangunan sehingga melahirkan ASN yang adaptif, kolaboratif, serta berorientasi pada hasil,” ujarnya.
Menurut Asep, wilayah kerja Bakorwil III Malang memiliki karakteristik yang beragam, mulai dari kawasan metropolitan, industri, pendidikan, ekonomi kreatif, pertanian, pariwisata hingga wilayah pesisir. Kondisi tersebut membuat setiap perangkat daerah harus menyusun kebutuhan kompetensi ASN yang berbeda sesuai potensi dan tantangan di wilayahnya.
Ia menilai peningkatan kapasitas ASN merupakan investasi jangka panjang dalam mendukung pengembangan Malang Raya Megapolitan yang mengintegrasikan Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang, beserta wilayah penyangga sebagai pusat pertumbuhan berbasis inovasi, pendidikan, industri kreatif, pariwisata, dan pelayanan publik modern.
“Malang Raya Megapolitan membutuhkan ASN yang mampu berpikir lintas batas administrasi. Mereka harus menjadi penghubung antarpemerintah daerah, mampu menyusun kebijakan bersama, mengorkestrasi kolaborasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang terintegrasi bagi masyarakat,” katanya.
Selain mendukung kawasan metropolitan, pengembangan kompetensi ASN juga diarahkan untuk mempercepat pembangunan Koridor Selatan Jawa Timur yang memiliki potensi besar di sektor pariwisata, pertanian, perikanan, industri pengolahan, ekonomi kreatif, hingga investasi.
Asep mengatakan, pembangunan infrastruktur seperti Jalan Lintas Selatan (JLS) harus dibarengi dengan kesiapan sumber daya manusia aparatur agar manfaat ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat.
“Koridor Selatan tidak cukup dibangun dengan jalan dan infrastruktur. Yang lebih penting adalah membangun kapasitas ASN agar mampu memfasilitasi investasi, memberdayakan UMKM, mengembangkan potensi lokal, memperkuat hilirisasi produk daerah, dan menghubungkan seluruh potensi tersebut menjadi satu ekosistem ekonomi yang saling menguatkan,” jelasnya.
Dalam paparannya, Asep menyebut sedikitnya terdapat empat kompetensi utama yang harus dimiliki ASN masa depan, yakni kemampuan analisis kebijakan, literasi digital dan data, kolaborasi lintas sektor, serta integritas dan kemampuan beradaptasi. Menurutnya, kompetensi tersebut menjadi modal penting dalam membangun birokrasi yang responsif terhadap perubahan.
Ia menambahkan, arah pengembangan kompetensi ASN juga harus mendukung kebijakan pembangunan kewilayahan Jawa Timur, termasuk penguatan kawasan metropolitan, kawasan agropolitan, kawasan industri, sistem transportasi terpadu, serta pemerataan pembangunan antarwilayah.
Sebagai contoh, ASN di kawasan Malang Raya perlu memperkuat kemampuan dalam collaborative governance, inovasi pelayanan publik, pengembangan ekonomi kreatif, dan transformasi digital. Sementara aparatur di wilayah selatan dituntut memiliki kompetensi di bidang pengendalian tata ruang, investasi, pariwisata berkelanjutan, pemberdayaan ekonomi lokal, hilirisasi produk unggulan, hingga mitigasi bencana.
Asep menuturkan, penguatan kompetensi tersebut juga sejalan dengan inisiatif Konsorsium AKSES (Akselerasi Kawasan Selatan-Selatan Jawa Timur) yang diinisiasi Bakorwil Malang sebagai wadah kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam mempercepat pembangunan Koridor Selatan menuju tahun 2045.
“ASN tidak boleh hanya menjadi administrator. ASN harus menjadi economic driver, penggerak kolaborasi, sekaligus katalis pembangunan kawasan. Ketika kompetensi ASN dibangun sesuai kebutuhan wilayah, maka Malang Raya Megapolitan akan semakin kompetitif dan Koridor Selatan Jawa Timur tumbuh sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Di akhir pemaparannya, Asep mengajak seluruh perangkat daerah memanfaatkan forum tersebut untuk menyusun kebutuhan pengembangan kompetensi ASN Tahun 2027 secara objektif berdasarkan analisis jabatan dan tantangan pembangunan.
“Desk hari ini bukan sekadar menyusun daftar pelatihan, tetapi merancang investasi sumber daya manusia bagi masa depan Jawa Timur. ASN yang kompeten akan menjadi fondasi lahirnya pemerintahan yang adaptif, pelayanan publik yang berkualitas, serta pembangunan Malang Raya Megapolitan dan Koridor Selatan Jawa Timur yang semakin maju, terintegrasi, dan berdaya saing,” pungkasnya. (*/YD)
